Ternyata Pertamax Pun Disubsidi Pemerintah Hingga Rp 4.800 Per liter

JAKARTA, suaramerdeka-solo.com – Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, yang banyak dikonsumsi para pengguna mobil-mobil mahal dan mewah, ternyata masih disubsidi pemerintah.

Subsidi untuk BBM Pertamax ini cukup mengejutkan, karena Pertamax awalnya dikenal sebagai BBM non subsidi. BBM jenis ini pun konsumennya biasa orang-orang berduit dan bermobil mewah.

Karena masih disubsidi itulah, maka Pertamax masih bisa bisa dijual di harga Rp 12.500 per liter. Bila mengikuti harga minyak dunia, maka harga pertamax seharusnya dijual Rp 17.300 per liter.

Baca Juga: Kapal Tanker Bermuatan 90 Ton BBM Ilegal Ditangkap di Perairan Batam

Informasi adanya subsidi untuk Pertamax itu disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui unggahan di akun resmi twitternya @KemenkeuRI ‘Cek Fakta Subsidi BBM’, Sabtu, 27 Agustus 2022.

Di dalam unggahkan itu dipaparkan bahwa Pertamax yang kini dijual Rp 12.500 per liter pun ternyata juga mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Harga seharusnya Rp 17.300 per liter, jadi pemerintah memberi subsidi Rp 4.800 per liter atau 27,7 persen.

Baca Juga: Air Sungai Perengsari di Kartasura Diduga Tercemar BBM Jenis Pertamax

Pertalite yang dijual Rp 7.650 per liter, seharusnya harganya Rp 14.450 per liter, jadi pemerintah mensubsidi Rp 6.800 per liter atau 47 persen.

Solar yang saat ini dijual Rp 5.150 per liter, seharusnya Rp 13.950 per liter. Jadi, pemerintah mensubsidi Rp 8.800 per liter atau 63,1 persen.

Sedangkan gas elpiji 3 kilogram yang sekarang dijual Rp 4.250 per kilogram, seharusnya Rp 18.500 per kilogram. Subsidi untuk gas elpiji 3 kilogram mencapai Rp 14.250 per kilogram atau 77 persen.

Guna menjaga harga BBM, pemerintah sudah melakukan penyesuaian anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Baca Juga: Mahasiswa Demo Lagi di Solo. Singgung Harga Minyak Goreng Mahal, BBM Naik dan IKN

Dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, Pemerintah menaikkan subsidi dan kompensasi BBM dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Jika kebijakan tidak diubah, anggaran subsidi dan kompensasi BBM bisa membengkak menjadi Rp 698 triliun.