Hadapi Resesi, Asosiasi UPK DAPM Intensifkan Pendampingan ke UMKM dan Kelompok Masyarakat

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) akan mengintensifkan pendampingan pada kelompok masyarakat dan UMKM, dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global tahun 2023.

Pemberian akses permodalan yang mudah, ringan dan tanpa birokrasi berbelit dari UPK DAPM, diyakini mampu menguatkan kelompok masyarakat dan UMKM dalam melewati resesi.

Hal itu disampaikan Dewan Penasehat DPW Asosiasi UPK DAPM Jateng Hartawan, di sela kegiatan Musyawarah Wilayah dan Workshop bertema "Terwujudnya DAPM Jateng Good Community Empowerment Governance" di Harris Hotel & Conventions Solo, Rabu (21/12).

Baca Juga: Sapi di Boyolali Diserang LSD, Disnakan Boyolali Lakukan Gerak Cepat

Kegiatan itu berlangsung tiga hari, Selasa-Kamis (20-22/12), diikuti 199 peserta perwakilan dari UPK DAPM se-Jateng.

"Kelompok masyarakat kecil, maupun UMKM, butuh akses permodalan yang mdpw asudah dan tanpa birokrasi berbelit. Nah, menyikapi ancaman resesi, UPK DAPM akan lebih intensif mendampingi mereka. Agar mereka bisa lebih mudah mengakses permodalan, sesuai kemampuan mereka, dalam upaya bertahan dari ancaman resesi," ujarnya.

Baca Juga: Pendaftaran PPK Tenaga Teknis 2022 Dibuka Mulai Hari Ini. Buruan Cek Disini!

Selama ini, UMKM teruji dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Pengalaman dan kemandirian mereka dalam menjalankan usaha, menjadi modal dalam menyelesaikan persoalan.

Di sisi lain, sumber daya manusia (SDM) di internal UPK DAPM juga terus ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat melalui tata kelola yang baik.

Baca Juga: Resmi! Postingan Instagram Lionel Messi Tumbangkan Postingan Telur. Buzzer Ronaldo Bergerak Like Telur

Mengenai kinerja DPW Asosisasi UPK DAPM Jateng, Hartawan mengatakan, selama ini sudah bagus. Bahkan, kontribusi Jateng untuk kinerja secara nasional mencapai 20 persen.

Nilai aset yang dikelola saat ini mencapai Rp2,8 triliun, berkembang pesat dari modal awal Rp900-an miliar.

Pelayanan ke masyarakat kurang mampu, melalui alokasi dana sosial selama 20 tahun terakhir juga cukup besar, mencapai lebih dari Rp272 miliar.

Baca Juga: Pemkab Sukoharjo Larang Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru

"Ini menunjukkan teman-teman pengelola di Jateng mampu mengembangkan dan melestarikan dana ini dengan baik. Teman-teman amanah dalam menjalankan program ini. Kinerja yang sudah baik ini, perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM, agar tata kelolanya semakin baik," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi UPK DAPM Jateng Iwan Setiawan dalam laporannya mengatakan, musyawarah wilayah digelar dalam rangka reorganisasi lima tahunan, untuk memilih kepengurusan periode 2022-2027, setelah kepengurusan lama berakhir 22 Oktober 2022 lalu.