Soal Cuitan Gibran, Ganjar: Saya Sering Terima Keluhan Warga Terdampak Penambangan Ilegal

SEMARANG, suaramerdeka-solo.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membeberkan, dirinya sering menerima keluhan masyarakat tentang dampak penambangan galian C (pasir dan batu) ilegal alias liar.

Dia juga menyebut cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka soal penambangan liar yang menjadi perbincangan publik di twitter, baru-baru ini.

Ganjar mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama untuk menertibkan penambangan.

Baca Juga: Balas Cuitan Soal Tambang Ilegal di Klaten, Gibran: Backingannya Ngeri

“Jalannya rusak, sumber mata air hilang. Dan bukan tidak mungkin, seperti kemarin Wali Kota Solo cerita, ini backing-nya berat. Netizen juga bercerita,” kata Ganjar usai berbicara pada Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah dan DIY, Senin (28/11).

Acara yang digelar di Kantor Pemprov Jawa Tengah itu dihadiri Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Bachtiar Ujang Purnama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto, 35 kepala daerah dan Forkopimda terkait se-Jateng DIY.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hadir secara virtual.

Baca Juga: Bantah Gibran, Kapolres Klaten Bantah Ada Beking Tambang Ilegal. Sudah 6 Kasus Diproses

Dilansir dari laman Pemerintah Provinsi Jateng, Ganjar mengaku juga memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat menindak langsung penambang ilegal.

Dia bahkan mengaku tidak disukai banyak teman karena telah meminta mereka untuk mengurus izin galian C.

“Please, mau kita atur. Kalau tidak lingkungan nanti rusak semuanya dan daerah tidak dapat apa-apa, apalagi kalau ilegal,” tegasnya.

Masalah lingkungan menjadi masalah bersama. Karena itu, Ganjar Pranowo mengajak seluruh komponen di Jawa Tengah agar mau peduli pada isu penambangan galian C agar tidak menyesal nantinya.

Baca Juga: Soal Cuitan Gibran, Bupati Klaten: Semoga Tambang Liar Segera Ditertibkan

“Jangan kita menangis kelak kemudian hari. Terjadi longsor, sumber mata air hilang, pendapatan daerah tidak ada, dan jalan pasti rusak,” tegas dia.

Jika semua pihak satu suara dan tegas terhadap penambangan ilegal, dia yakin tidak ada lagi jalan desa yang rusak karena dilintasi truk yang overload dan over dimensi. Bila penambangan berizin, maka pendapatan daerah juga bisa didapat.