Penertiban Tambang Ilegal, Ganjar: Laporan Sering Gagal Ditindak karena Informasinya Bocor

SEMARANG, suaramerdeka-solo.com - Salah satu upaya Pemprov Jateng untuk penertiban tambang di wilayah Jawa Tengah adalah dengan membentuk Satgas Puser Bumi yang diinisiasi Polda Jawa Tengah.

Sayang pada pelaksanaannya, laporan yang masuk sering kali gagal ditindak karena informasinya bocor.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah dan DIY di Semarang, Senin (28/11).

Baca Juga: Soal Cuitan Gibran, Bupati Klaten: Semoga Tambang Liar Segera Ditertibkan

Gubernur mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal, agar kasus-kasus penambangan ilegal lebih bisa ditindak.

Nantinya jika laporan masuk dan dipastikan ada penambang, maka akan dilakukan edukasi.

“Tapi kalau itu (penambang) tidak mau, kita ambil (lahan galian). Kalau penegak hukum berada pada barisan terdepan, insya Allah akan nyaman, (bisa) kita atur,” tegas Ganjar seperti dilansir Jatengprov.go.id.

Baca Juga: Soal Cuitan Gibran, Ganjar: Saya Sering Terima Keluhan Warga Terdampak Penambangan Ilegal

Gubernur berterima kasih kepada KPK yang terus mendampingi dan memberikan masukan dalam penegakkan integritas di pemerintahannya.

Selain itu Gubernur menyampaikan apresiasi atas hadirnya Bareskrim, Kejaksaan, Kementerian ESDM dan perwakilan Kemendagri dalam seminar itu.