Wacana Pemilu Serentak pada 2024, Pakar UNS Menilai Pilihan Itu Lebih Baik

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:14 WIB
Pakar Hukum Tata Negara FH UNS, Dr Agus Riewanto SH MH (SMSolo/dok)
Pakar Hukum Tata Negara FH UNS, Dr Agus Riewanto SH MH (SMSolo/dok)

SOLO, suaramerdeka-solo.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah menggodok agenda Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024.

Berbeda dengan edisi Pemilu tahun-tahun sebelumnya, kali ini KPU merencanakan pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota digelar pada tahun yang sama.

Rencananya pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD akan dihelat pada awal atau pertengahan 2024.

Baca Juga: UNS Surakarta Siapkan Atletnya ke Peparnas XVI Papua

Adapun pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota digelar pada akhir 2024.

Menanggapi rencana KPU tersebut, pakar
Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Dr Agus Riewanto menyebut Pemilu serentak adalah pilihan yang baik.

Diakui, hal itu menjadi tantangan besar bagi KPU selaku penyelenggara Pemilu.

Baca Juga: FH UNS Surakarta Terima Smart Board Mini Court dari MK RI

Sebabnya KPU akan dihadapkan pada tantangan soal teknis Pemilu, anggaran yang dikhawatirkan membengkak, hingga tingkat partisipasi pemilih.

Ia mengatakan, jika dilihat dari perspektif Pemilu, biaya yang dikeluarkan untuk menggelar Pemilu serentak bisa murah dan tingkat kebosanan pemilih menjadi rendah.

“Jika dalam perspektif kongruen sistem pemerintahan itu jauh lebih stabil," kata Dosen FH UNS itu.

Baca Juga: Rektor UNS Mantu, Ijab Kabul Digelar Secara Daring

Sebab dengan Pemilu serentak memungkinkan pemerintah terbentuk secara bersamaan antara Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPRD kemudian pemilihan kepala daerah dalam satu tahun.

Agus Riewanto berharap apabila Pemilu serentak jadi digelar pada 2024, KPU harus bersinergi dengan masyarakat.

Masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pun perlu berlaku serius.

Baca Juga: Mahasiswa UNS Rintis Bimbel Berbasis Asesmen Psikologi dan Dual Feedback

Ia mengatakan, Pemilu bukanlah ‘pesta’ demokrasi, melainkan sebuah kewajiban kenegaraan yang diemban oleh masyarakat untuk menyukseskan estafet kepemimpinan.

“Baik rakyat maupun para peserta Pemilu sama-sama bertugas dalam konteks kenegaraan, bukan untuk main-main. Saya berharap pemilu 2024 berjalan baik dengan inovasi yang lebih kreatif sepanjang tidak bertentangan dengan UU,” paparnya.*

Halaman:
1
2

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemenkes Akan Hapus BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3

Rabu, 26 Januari 2022 | 21:30 WIB

Bupati Sleman Positif Covid-19

Rabu, 26 Januari 2022 | 14:03 WIB

SAH! Pilkada Serentak Disepakati 27 November 2024

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:12 WIB

Dua Kelompok di Sorong Bertikai, Belasan Orang Tewas

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:30 WIB

Mantan Kapolres Ogan Komeru Ulu Timur Ditahan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:40 WIB

Viral. Video Pengusiran Haikal Hasan di Malang

Minggu, 23 Januari 2022 | 14:38 WIB

Dua Pasien Omicron Meninggal

Minggu, 23 Januari 2022 | 09:00 WIB

Kapolda Sumut Copot Kapolrestabes Medan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 17:25 WIB
X