Kasus di Lapas Bak Gunung Es, Kinerja Dirjen PAS Disorot

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 10:02 WIB
Sinyalemen suasana pesta narkoba para napi di dalam Lapas Cipinang yang dilansir dari channel youtube narasi newsroom dengan judul Bisnis Haram di Lapas Cipinang. (SMSolo/ist)
Sinyalemen suasana pesta narkoba para napi di dalam Lapas Cipinang yang dilansir dari channel youtube narasi newsroom dengan judul Bisnis Haram di Lapas Cipinang. (SMSolo/ist)

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyoroti sistem dan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS).

Hal itu seiring dengan munculnya kabar peredaran narkoba di dalam lapas, adanya ruang sel mewah, makanan yang disajikan bagi para napi yang kerap menjadi ajang bisnis, dan kapaistas lapas overload.

"Dirjen PAS mempunyai wewenang cukup besar, ada anggaran dan sebagainya. Adanya dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pembenahan. Artinya ada tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum berat ya diberi sanksi baik teguran sampai pemberhentian," tegas Trubus, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Arab Saudi Beri Sinyalemen Buka Akses Umrah bagi Jemaah Indonesia

Dari sisi leadership, kata dia, memang ada masalah. Karena itu, kalau tidak mampu (mengawasi-red) mestinya masyarakat diajak untuk berperan dan diberikan akses untuk ikut mengawasi.

"Permasalahan yang terjadi di rutan maupun lapas bak gunung es yang menjadi ancaman besar dan memerlukan penanganan serius," ujarnya.

Menurutnya, sistem pengawasan yang belum maksimal menjadi kelemahan mencolok. Dan yang menyedihkan, lanjut dia, kasus yang terjadi seperti budaya yang selalu berulang-ulang.

"Kelemahan dalam pengawasan menjadi problem tersendiri dan dari dulu saya selalu teriak-teriak. Kedua reformasi birokarasi yang belum dibenahi adalah pembenahan internal. Kan sudah ada SOP dan tupoksinya semuanya, prgoram sudah ada ya seharusnya dilaksanakan saja."

Baca Juga: Pedagang Pukul Preman Jadi Tersangka, Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Dicopot

Pria asal Purworejo itu menilai masih banyak kasus serupa yang terjadi namun tidak sampai muncul di publik. Sinyal menutup-nutupi kasus yang terjadi di dalam lapas maupun di rutan menjadi catatan tersendiri bagi dirinya.

"Sekali lagi ini masalah integritas orangnya. Kalau memang ada masalah ya ganti saja Dirjen, Kanwil hingga Kalapas sampai sipir diberi sanksi sesuai aturan hukum dan digeser kedudukannya," tandas pria berkacamata itu saat dikonfirmasi, Rabu (13/10).

Baca Juga: Bacok Pencuri Ikan Kakek 74 Tahun Ditahan, Kapolres Demak Beri Penjelasan

Untuk itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta tersebut memberikan masukan tentang pentingnya penguatan dalam aspek transparansi dan pengawasan.

Ditambahkan Trubus. pengawasan menggunakan sistem digitalisasi yang bisa diakses publik secara terbuka bisa menjadi solusi agar berbagai kasus hukum yang terjadi di lapas maupun rutan tak lagi muncul.

"Lapas itu kan masyarakat, jadi dalam pengawasan ya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga akan ada masukan dari pakar, LSM, lembaga lain termasuk media. Digitalisasi pengawasan secara terbuka juga penting dilakukan," urai pengamat dan pemerhati Kebikakan Publik itu. ** 

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sejarah Panjang Letusan Gunung Semeru sejak Tahun 1818

Minggu, 5 Desember 2021 | 12:13 WIB
X