Panitia Pameran Bonsai : Jangan Bayangkan Pameran Seperti Sekaten

- Selasa, 1 Juni 2021 | 15:05 WIB
Lokasi pameran dan Kontes Bonsai Nasional di Alun-alun Satya Negara, Sukoharjo. SMSolo/Heru SW
Lokasi pameran dan Kontes Bonsai Nasional di Alun-alun Satya Negara, Sukoharjo. SMSolo/Heru SW

SUKOHARJO, suaramerdeka-solo. com - Panitia Pameran dan Kontes Bonsai Nasional yang akan digelar di Alun-alun Satya Negara, beri klarifikasi.

Maryo, selaku penanggungjawab kegiatan tersebut menjelaskan, kegiatan tersebut pesertanya terbatas dari wilayah Solo Raya saja. Istilah nasional yang digunakan itu merujuk pada sertifikat nanti yang nantinya akan diberikan pada juara kontes.

"Jadi semua sudah diatur sedemikian rupa. Mulai dari jarak, peserta yang mendaftarkan pohonnya hingga penjurian. Tidak semua peserta itu bisa masuk ke area atau lokasi," jelas Maryo.

Di samping itu, sudah ada prosedur sesuai ketentuan yang berlaku diterapkan selama kegiatan. Dimana panitia dan juri serta peserta mengedepankan protokol kesehatan (Prokes). "Loading pohon yang akan didaftarkan oleh peserta itu saja sudah diatur," tandasnya.

Baca Juga: Rencana Pameran Bonsai Nasional di Sukoharjo, Dianggap Lukai Rakyat

Jadi, kata Maryo, kegiatan itu jangan dibayangkan seperti kegiatan sekaten di alun-alun dimana masyarakat berjubel. Pameran bonsai tersebut akan menerapkan prokes yang ketat. "Nanti pada saat dibuka untuk umum, aturannya juga sudah ada. Jadi tidak byur warga berbaur seperti acara sekaten," tegas Maryo.

Plt Kepala Dinas Pertanian Sukoharjo, Bagas Windaryatno menjelaskan, panitia sudah memberikan paparan pada pemerintah sebelum kegiatan. Jika nanti dalam kegiatan itu melanggar prokes, kegiatan akan langsung dibubarkan.

"kegiatan itu diawasi ketat oleh Satgas Covid. Jadi kalau melangar, langsung kami bubarkan," tegas Bagas.

Pihaknya juga menegaskan, pemerintah tidak melukai rakyat dan tidak melarang kegiatan yang dilakukan oleh warga dan pelaku seni. Dia mencontohkan, selama ini warga yang ingin menggelar hajatan tetap diperbolehkan. Dengan catatan, tidak melanggar Prokes.

"Pemerintah tidak membeda-bedakan. Semua boleh berkegiatan asalkan yang perlu dicatat tidak melanggar prokes yang ada. Kalau melanggar jelas itu tidak boleh," tandasnya.

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Terkini

X