Ketua DPRD Klaten: Perbaikan Jalur Evakuasi Merapi Diupayakan ke Provinsi atau CSR

- Senin, 29 November 2021 | 19:10 WIB
Warga melintas di jalur evakuasi Merapi di Kemalang Klaten yang rusak parah. (SMSolo/Mera S)
Warga melintas di jalur evakuasi Merapi di Kemalang Klaten yang rusak parah. (SMSolo/Mera S)

KLATEN, suaramerdeka-solo.com – Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengakui perbaikan 3 ruas jalur evakuasi Merapi belum bisa semua direalisasikan dalam RAPBD Klaten 2022.

Dia berharap perbaikan dianggarkan dari APBD Provinsi.Jawa Tengah. Karena beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Tengah pernah menjanjikan akan memperbaiki jalur evakuasi Merapi, namun tertunda karena waktu pelaksanaan di APBD Perubahan 2021 sangat mepet.

Diakuinya, ada beberapa aspirasi yang masuk ke DPRD Klaten saat pembahasan RAPBD 2022.

Baca Juga: Di Boyolali ada Bangun Rumah Unik Berbentuk Sepatu, Inspirasi Pembuatannya Bikin Baper

Salah satunya aspirasi warga Lereng Merapi yang minta agar jalur evakuasi Merapi diperbaiki. Dari kebutuhan Rp 26 miliar, baru dianggarkan Rp 5 miliar di RAPBD 2022.

"Semoga sebagian bisa dianggarkan dari APBD Provinsi, karena Pak Gub juga sudah menjanjikan. Namun tertunda karena karena proses di APBD perubahan mepet waktunya, sehingga tidak mampu," kata Hamenang.

Selain sebagian jalur dianggarkan dari Provinsi, nantinya bisa dianggarkan dari APBD Perubahan Klaten. Dia juga melihat kemungkinan untuk menggunakan dana CSR untuk perbaikan jalur evakuasi Merapi.

Baca Juga: Liga 2 PSSI Berlangsung Aman dan Lancar, Kapolda Jateng Apresiasi Semua Pihak

"Ada 3 jalur, yang satu atau 2 akan diusulkan ke provinsi, yang satu dianggarkan di APBD Klaten. Kami juga sedang mengejar formula baru, barangkali sebelum APBD perubahan ada keterlibatan pihak ketiga yakni CSR," kata dia.

Karena di sana ada aktifitas penambangan, barangkali bisa melalui Forum CSR yang ada di OPD terkait. Tujuannya, agar mereka juga melaksanakan tanggung jawab sosial, karena itu dampak dari adanya kegiatan tersebut.

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dari 150 Desa 19 Desa di Sukoharjo Belum Punya BUMDes

Jumat, 21 Januari 2022 | 14:59 WIB

KPK OTT Salah Satu Hakim di PN Surabaya

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:10 WIB

Pengiriman Jamaah Umrah Dihentikan Sementara

Senin, 17 Januari 2022 | 10:08 WIB
X