Gegara Klitih Tagar #YogyaTidakAman Menggema di Media Sosial, Netizen Terbelah

Yogyakarta, suaramerdeka-solo.com - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilanda isu tidak sedap terkait dengan kekerasan di jalanan menjadi trending di jejearing media sosial twitter.

Tagar #YogyaTidakAman menggema sejak kemarin. Tagar itu melambung terkait dengan aksi Klitih yang terjadi beberapa hari lalu dan menimpa warga, utamanya pengguna jalan.

Dalam unggahan-unggahan tersebut, netizen menyebut sudah banyak terjadi kasus namun tidak ada tindakan.

Baca Juga: UMS Raih Penghargaan Sebagai Universitas Islam Terbaik ke-3 Dunia

"Biar gubernur Yogya turun tangan. Berpuluh tahun masalah yg meresahkan masyarakat terjadi, banyak korban jiwa,tp pemda tak melakukan tindakan yg jelas," cuit @Puthutea.

Ungkapan yang tidak jauh berbeda juga dicuitkan @Agungtogok.

"Wes UMR cilik, rego lemah selangit, tata kelola ruang semrawut, nek wengi dadi GTA, angger ono balbalan ribut. Kurang opo jajal? Istimewa sekali bukan #YogyaTidakAman.

"Mohon dikondusifkan dulu, banyak kenangan di Jogja beberapa lama, tanpa ada rasa takut...mengapa sekarang menjadi mencekam, korbane juga dari berbagai kalangan termasuk kaum terpelajar #YogyaTidakAman," cuit sugiant96289201.

Baca Juga: Digunakan untuk Seksi Dancer, Hotel Gajah Mada Rembang Disegel

Namun di satu sisi, ada netizen yang menilai bahwa mereka yang melambungkan tagar #YogyaTidakAman adalah orang yang ingin nama Jogja rusak.

"Yang bilang #YogyaTidakAman itu hanya orang2 yang pengen nama Jogja rusak dan mungkin puny akepentingan terselubung. Saya warga Jogja, hampir tiap hari saya pulang malam, bahkan kadang sampe dinihari,Alhamdulillah aman," cuit Sumbogo8.

Baca Juga: Akhirnya, Presiden Jokowi Meresmikan Waduk Pidekso Wonogiri

Tidak jauh berbeda, akun Mr-Goobell juga menyuarakan hal yang sama.

"Jika saya melihat #YogyaTidakAman &isu Klitih ini jelas klompok terorganisir u/ Menghancurkan keistimewaan Yogyakarta, menurunkan pamor Sri Sultan, ada mafia disini agar bagaimana Jogja Tdk Istimewa&akhirnya Sistem Keistimewaan dgnati Menjadi sistem pemerintah biasa." **