Rapat Paripurna Setujui RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR, PKS Menolak

- Selasa, 18 Januari 2022 | 13:52 WIB
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. (SMSolo/dok DPR RI) (Eno/Man)
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. (SMSolo/dok DPR RI) (Eno/Man)

JAKARTA, suaramerdeka-solo.com - Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani itu juga mendengarkan pendapat dari sembilan perwakilan fraksi di DPR.

"Kami berharap kata kekerasan dalam RUU TPKS dihapus, sehingga menjadi RUU tindak pidana seksual (TPS)," kata juru bicara Fraksi Gerindra, Renny Astuti.

Baca Juga: Kasat Reskrim Polres Boyolali Dicopot Kapolda, Begini Ceritanya?

Fraksinya berpendapat kata kekerasan, identik bersifat fisik, sementara dalam RUU juga mengatur tidak pidana seksual yang bersifat nonfisik.

"Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh dengan beberapa catatan," kata juru bica Fraksi PDI Perjuangan, Riezky Aprilia.

Riezky menyatakan RUU TPKS memberikan pembaharuan hukum berkaitan dengan hak-hak korban. RUU juga mengakomodir pengaturan mengenai pelecehan seksual berbasis elektronik, sebagai bagian dari delik pidana kekerasan seksual.

Baca Juga: PPK Putus Kontrak Rekanan Proyek Gedung Pertemuan Sukoharjo

Dari sembilan fraksi di DPR RI, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI.

"Fraksi PKS menolak RUU TPKS untuk ditetapkan menjadi RUU usul DPR RI, bukan karena kami tidak setuju terhadap perlindungan korban kekerasan seksual terutama perempuan.

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terkait Pilpres 2024, Projo Tunggu Titah Jokowi

Jumat, 20 Mei 2022 | 18:10 WIB
X