Perwakilan KSP ke Desa Wadas Bertemu dengan Warga

PURWOREJO, suaramerdeka-solo.com - Ratusan warga Desa Wadas, Purworejo menyampaikan uneg-unegnya pada Perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan peninjauan ke Desa Wadas.

KSP berdiskusi kepada warga yang tidak setuju terhadapap penambangan batuan quarry di Wadas.

Dalam diskusi itu warga bergantian menceritakan kisah kepiluan di Wadas yang mana telah terjadi konflik horizontal di desanya.

Baca Juga: Bus Mira Tabrak Lima Mobil dan Satu Motor di Lampu Merah Ketandan

Warga juga sampai menangis saat menceritakan bagaimana polisi menangkap mereka pada saat kejadian kericuhan.

Sampai sejauh ini warga tetap menolak dengan adanya penambangan. Warga juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan masalah di Wadas.

Mukti (29) salah satu warga Dusun Kaliancar, Desa Wadas dengan tegas tetap menolak penambangan di Wadas.

Baca Juga: Aurel Mau Melahirkan, Atta Halilintar Sewa Satu Lantai RS?

"Alhamdulillah presiden sudah mengutus stafnya untuk meninjau langsung kejadian yang dibawah itu seperti apa di Desa kami Wadas. Disaksikan sendiri tadi masyarakat yang disini mayoritas adalah menolak penambangan quarry, kami semua sepakat untuk menolak," ungkapnya dikutip dari suaramerdeka-kedu.com.

Pada saat pengukuran lahan yang berujung kericuhan kemarin, menurutnya suasana Desa Wadas sangat mencekam selama 3 hari.

"Soal masalah kemarin (kericuhan) juga sudah banyak yang bersaksi, dari kesaksiannya kemarin ada beberapa yang ditangkap, ada yang dipukul. Masyarakat juga menjadi trauma, sampai 3 malam kondisi desa kami mencekam, saya yang merasakan sendiri, saya murni masyarakat sini, saya juga punya tanah disini," katanya.

Baca Juga: Pasca Kecelakaan Maut, Bus Pariwisata Dilarang Lewat Jalan Imogiri-Dlingo Bantul

Dirinya mengharapkan aspirasi dan keluhan masyarakat bisa tersampaikan langsung kepada presiden melalui staf kepresidenan ini.

"Harapannya mereka (staf kepresidenan) bisa menyampaikan aspirasi kami kepada presiden, untuk segera menuntaskan masalah ini, untuk memberi penjelasan kepada masyarakat kami, bahwa IPL (Izin Penetapan Lokasi) di Wadas harus segera dicabut, jangan ada penambangan di desa kami," jelasnya.

Perwakilan KSP, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Joanes Joko menyampaikan bahwa semua keterangan dari warga yang pro maupun kontra penambangan akan disampaikan kepada pimpinan.