Petisi Tolak Permenaker Soal JHT Ditandatangani 218 Ribu Orang Lebih

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Petisi menolak Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dicairkan pada usia peserta 56 tahun, telah ditandangani lebih dari 200 an ribu orang.

Di change.org, hingga Sabtu (12/2) pukul 22.06 WIB, petisi tersebut sudah diteken sebanyak 218.986.

Pengaggas petisi, Suhari Ete dalam petisinya menyatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan aturan terkait pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya bisa dicairkan pada usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.

Baca Juga: Ini dia bocoran sinopsis Married with Senior episode 4

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 ini juga sekaligus mencabut Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri yang telah diundangankan pada 4 Februari 2022 itu, menyebutkan dalam pasal 3 bahwa manfaat JHT baru dapat diberikan saat peserta masuk masa pesiun di usia 56 tahun.

Baca Juga: Antisipasi Laka Lantas, Polres Sukoharjo Lakukan Pengecekan Kendaraan dan Edukasi Sopir

Selanjutnya, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun itu juga termasuk peserta yang berhenti bekerja.

Dengan aturan baru itu, bagi buruh yang di PHK atau mengundurkan diri, baru bisa mengambil dana Jaminan Hari Tuanya saat usia pensiun.

Jadi kalau buruh/pekerja di-PHK saat berumur 30 tahun maka dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di-PHK. Padahal saat ini dana kelolaan BPJS Tenaga Kerja sudah lebih dari Rp 550 Trilyun.

Baca Juga: ASPEK Indonesia Nilai Aturan Baru JHT cair 56 Tahun, Merugikan

Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK . Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja

Karenanya mari kita suarakan bersama-sama untuk tolak dan #BatalkanPermenakerNomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. **