Kemnaker: JHT Merupakan Program Pelindungan Sosial Jangka Panjang

- Minggu, 13 Februari 2022 | 16:50 WIB
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menjelaskan ketentuan mengenai pengambilan manfaat dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT).  (ANTARA/Humas Kemnaker)
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menjelaskan ketentuan mengenai pengambilan manfaat dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT). (ANTARA/Humas Kemnaker)

JAKARTA, suaramerdeka-solo.com - Penolakan terhadap peraturan baru Kemenaker terkait Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan di usia 56 tahun, terus menggema.

Atas hal itu, Menteri Tenaga Kerja (Kemenaker) dalam waktu dekat akan berdialog dan sosialisasi dengan stakeholder. Terutama para pimpinan serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB).

"Sesungguhnya terbitnya Permenaker ini sudah melalui proses dialog dengan stakeholders ketenagakerjaan dan K/L terkait. Walaupun demikian, karena terjadi pro-kontra terhadap terbitnya Permenaker ini, maka dalam waktu dekat Menaker akan melakukan dialog dan sosialisasi dengan stakeholder, terutama para pimpinan SP/SB," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap,dikutip dari laman Kemnaker, Minggu (13/2).

Baca Juga: Rentan Kecelakaan, Polres Sukoharjo Tindaktegas Truk ODOL

Dikatakan, JHT berasal dari akumulasi iuran wajib dan hasil pengembangannya. Selain itu Program JHT merupakan program perlindungan untuk jangka panjang.

Chairul menjelaskan, meskipun tujuannya untuk perlindungan di hari tua (yaitu memasuki masa pensiun), atau meninggal dunia, atau cacat total tetap, UU SJSN memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu, bagi peserta yang membutuhkan, dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun.

Baca Juga: Warga Meninggal Masih Muncul sebagai Pemilih, KPU Wonogiri: Sebab Ahli Waris Belum Urus Akta Kematian

Adapun besaran sebagian manfaatnya yang dapat diambil yaitu 30% dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah, atau 10% dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun.

Dalam PP tersebut, jelas Chairul, juga telah ditetapkan bahwa yang dimaksud masa pensiun tersebut adalah usia 56 tahun.

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X