Forum Guru Muhammadiyah Tolak Pemberlakuan PPN Sektor Jasa Pendidikan

- Senin, 14 Juni 2021 | 12:10 WIB
Ilustrasi laporan. Pajak pertambahan nilai (PPN) akan naik. /Pixabay/mohamed_hassan
Ilustrasi laporan. Pajak pertambahan nilai (PPN) akan naik. /Pixabay/mohamed_hassan

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Forum Guru Muhammadiyah menyatakan prihatin, keberatan dan menolak rencana pemerintah dalam memberlakukan PPN di sektor jasa Pendidikan.

Hal itu mengemuka setelah Forum Guru Muhammadiyah (FGM) mencermati, mengkaji dan memperhatikan Draf Rencana Undang Undang (RUU) revisi Undang Undang (UU) No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang diajukan pemerintah dan akan dibahas bersama DPR RI.

Dalam draf tersebut, sektor jasa pendidikan akan dihapus dari daftar jasa yang tidak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca Juga: Carik Positif Covid, Kantor Balai Desa Karangwuni Polokarto DiLockdown

Penolakan tersebut mereka tuangkan dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Forum Guru Muhammadiyah yang ditandatangani oleh ketua Umum Pahri.

"Ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Yang pertama bahwa rencana tersebut tidak sesuai dengan semangat konstitusi bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Tidak seharusnya masyarakat yang membantu kewajiban pemerintah justru dibebani pajak, " kata Muhdiyatmoko, Pengurus Daerah Forum Guru Muhammadiyah Jateng.

Dia melanjutkan, hal itu juga tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan semangat gotong-royong. Kehadiran sekolah swasta yang dikelola masyarakat (yayasan/persyarikatan) merupakan perwujudan dari kepedulian mereka untuk membantu pemerintah dalam memenuhi layanan dan pemerataan.

Baca Juga: Antar Pesanan, Seorang Ojol Ditangkap Polisi. Begini Ceritanya

Yayasan/persyarikatan tersebut telah berhidmat jauh sebelum NKRI berdiri. Adalah kurang bijaksana, bila sekolah yang dikelola masyarakat yang semangatnya membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, masih akan dibebani dengan rencana pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jika rencana tersebut tetap dijalankan, lanjut Muhdiyatmoko, beban operasional sekolah semakin tinggi, kesejahteraan guru semakin menurun, pengadaan sarana pendidikan semakin rendah, beban wali siswa semakin berat dan jumlah siswa yang putus sekolah semakin banyak.

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Terkini

Kemenkes Akan Hapus BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3

Rabu, 26 Januari 2022 | 21:30 WIB

Bupati Sleman Positif Covid-19

Rabu, 26 Januari 2022 | 14:03 WIB

SAH! Pilkada Serentak Disepakati 27 November 2024

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:12 WIB

Dua Kelompok di Sorong Bertikai, Belasan Orang Tewas

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:30 WIB

Mantan Kapolres Ogan Komeru Ulu Timur Ditahan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:40 WIB

Viral. Video Pengusiran Haikal Hasan di Malang

Minggu, 23 Januari 2022 | 14:38 WIB

Dua Pasien Omicron Meninggal

Minggu, 23 Januari 2022 | 09:00 WIB

Kapolda Sumut Copot Kapolrestabes Medan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 17:25 WIB
X