SLEMAN, suaramerdeka-solo.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengajak Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta bekerja sama menyukseskan program Kementerian PPPA.
Hal itu ditegaskan pada Courtesy meeting antara Menteri PPPA dengan Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng di ruang Multimedia 1 Gedung Pusat UGM Lantai 3, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, Selasa (17/5/22).
"Kami datang UGM untuk mendiskusikan program kolaborasi yang telah dan akan dilakukan untuk pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Semoga pertemuan ini menghasilkan gerakan nyata yang menyelesaikan isu dan permasalah," kata Menteri PPPA.
Baca Juga: Adiknya Dinikahi Ketua MK, Presiden Jokowi Jadi Wali
Menurutnya, Kementerian PPPA tidak bisa berjalan sendiri menyelesaikan permasalahan terkait perempuan dan anak, butuh peran pihak lain termasuk akademisi dan para pakar sesuai bidangnya.
Desember 2021 lalu, Kementrian PPPA merilis hasil survei pengalaman hidup perempuan 2021, prevalensi kekerasan fisik dan seksual pada perempuan oleh pasangan turun 7,3 persen dalam kurun waktu 5 tahun.
Baca Juga: Proyek Waterpark Jebres Disoal Gibran, Investor Mengaku Alami Kesulitan Teknis
Namun, ada kenaikan prevalensi kekerasan seksual selain pasangan dari 4,7 persen pada 2016, menjadi 5,2 persen pada tahun 2021.
Survei nasional hidup anak dan remaja menyebutkan, 4 dari 100 anak laki-laki usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual.
Angka di pedesaan lebih rendah yakni 3 dari 100 anak. Untuk anak perempuan angkanya dua kali lipat, yakni 8 dari 100 anak pernah mengalami kekerasan seksual.
Artikel Terkait
Korban Tewas Laka Maut Ternyata Bapak dan Anak
Tujuh Kecamatan di Sukoharjo Miliki Gedung Sanggar Inklusi Mandiri
Jadi UMKM Ramah Lingkungan, Klaster Usaha Binaan BRI Purun Eco-Straw Mendapat Apresiasi di Sidang Umum PBB
Jenazah Bapak dan Anak Korban Kecelakaan Maut di Boyolali Diambil Keluarga dari Jombang
Kejari Karanganyar Temukan Potensi Kerugian Negara Dugaan Penyimpangan Bumdes Berjo Rp 700 Juta