Tjahjo Kumolo: Mundur dari CPNS dan PPPK Rugikan Negara Ada Sanksi Tegas dan Berat

- Kamis, 2 Juni 2022 | 11:35 WIB
Menpan RB Tjahjo Kumolo (menpan.go.id)
Menpan RB Tjahjo Kumolo (menpan.go.id)

JAKARTA, suaramerdeka-solo.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) angkat suara terkait adanya CPNS dan PPPK yang mundur setelah dinyatakan lulus.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, hal ini merugikan negara baik dari sisi anggaran yang sudah dikeluarkan selama proses rekrutmen para pegawai pemerintah tersebut, maupun dari formasi CPNS dan PPPK yang seharusnya terisi menjadi kosong.

Ia meminta kementerian dan lembaga terkait, khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN), agar formasi yang ditinggalkan tersebut bisa diisi kembali apabila proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) belum dilakukan.

Baca Juga: Bagaimana Status Hewan Terkena PMK untuk Kurban Sah atau Tidak? Ini Fatwa MUI

Supaya kondisi ini tidak terjadi kembali, Menteri Tjahjo mengatakan akan memperkuat sistem pengadaan CPNS dan PPPK secara keseluruhan.

Baik pada tahap pengumuman, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan bidang menggunakan Computer Assisted Test (CAT), penetapan hasil akhir, penetapan NIP, sampai dengan pengangkatan ASN.

“Kami dalam Tim Panselnas bersama BKN dan instansi terkait lainnya akan memperketat proses seleksi hingga CPNS dan PPPK tersebut diterima. Seandainya ada diantara mereka mengundurkan diri seperti yang terjadi saat ini, akan diberi sanksi yang tegas dan berat agar tidak merugikan negara dan memiliki efek jera dikemudian hari,” tegas Menteri Tjahjo dilansir dari laman menpan.

Baca Juga: Diduga Gajinya Tak Sesuai Ekspektasi, Dua CPNS Pemkot Surakarta Mengundurkan Diri

Dalam pengadaan CPNS, pemerintah telah menghitung secara saksama berapa jumlah SDM yang dibutuhkan beserta dengan biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksinya.

“Dengan biaya itu, pemerintah seharusnya mendapatkan ASN yang dibutuhkan dengan kompetensi sesuai dengan jabatannya. Namun karena ada yang mengundurkan diri, formasinya jadi kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi tidak mendapatkan SDM-nya,” jelasnya.

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X