Per 28 November 2023, Pemerintah Hapus Tenaga Honorer

- Jumat, 3 Juni 2022 | 10:45 WIB
Resmi, Tenaga Honorer Dihapus 28 November 2023 (Ilustrasi/PR)
Resmi, Tenaga Honorer Dihapus 28 November 2023 (Ilustrasi/PR)

JAKARTA, suaramerdeka-solo.com - Pemerintah akan menghapus status kepegawaian non ASN atau tenaga honorer.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023.

Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Eks Wali Kota Yogyakarta dan Sembilan orang terkait Kena OTT KPK

PPK diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.

Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).

Baca Juga: Eril Anak Ridwan Kamil Resmi Dinyatakan Meninggal, Keluarga Menyatakan Ikhlas

“Jadi PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta,” imbuh Tjahjo.

Instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

Baca Juga: Dua CPNS Pemkot Surakarta Mengundurkan Diri, Gibran: Ora Mutu!

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Laksamana Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI

Senin, 28 November 2022 | 19:35 WIB
X