JAKARTA, suaramerdeka-solo.com - Mahatir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia mengklaim Kepulauan Riau (Kepri) merupakan bagian dari Malaysia.
Atas pernyataan itu, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani menanggapi.
"Perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi," kata Jaleswari dikutip suaramerdeka-solo.com dari Antara.
Baca Juga: 7.927 Ternak Di Boyolali sudah Ditracing
Jaleswari menegaskan secara obyektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim.
"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Terjangkit PMK, 10 Ekor Sapi Di Sukoharjo Dipotong Paksa
Hal tersebut, kata Jaleswari, bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Riau yang dilakukan melalui proses demokratis.
Kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.
Baca Juga: Kafe Black Arion Ditutup, Warga Hadiahi Karangan Bunga kepada Bupati Karanganyar
Untuk diketahui, mantan Mahathir Mohamad menyebut Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari Tanah Melayu.
Pernyataan tersebut dilontarkan Mahathir karena menurut dia Singapura dan Riau adalah bagian dari Tanah Melayu yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia. **
Artikel Terkait
Di Solo Muncul Spanduk "Puan bersama Gibran, dari Solo Raya untuk Indonesia"
GFTA Ingin Atasi Kesenjangan Talenta Lewat Reformasi Pendidikan Global
Perwakilan Umat Buddha Indonesia Laporkan Roy Suryo ke Bareskrim
Presiden Jokowi Ulang Tahun ke 61, Luhut: Tidak Mudah Mencari Pemimpin Seperti Jokowi