Komisi III DPR Minta Kemensos Usut Temuan Sembako Bansos yang Dikubur di Depok

JAKARTA, suaramerdeka-solo.com – Viralnya pemberitaan tentang temuan sembako bansos Presiden yang membusuk dan dikubur di daerah Depok, Jawa Barat mengundang perhatian berbagai pihak.

Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Dia minta agar Kementerian Sosial (Kemensos) segera melakukan investigasi internal di kementerian tersebut.

"Sebaiknya, Kemensos melakukan investigasi internal untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sepengetahuan saya, bantuan sosial Presiden pun tetap di bawah koordinasi Kemensos,’’ ujar Ace Hasan Syadzily seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Ketua Pembina Yayasan Darussalam Didesak Mundur

Investigasi bansos itu perlu dilakukan sebagai upaya agar masyarakat tidak berspekulasi yang macam-macam. Ace berpendapat, agar sebaiknya masalah itu segera diungkap kepada publik.

Menurutnya, Kemensos harus segera menjelaskan persoalan tersebut, dan aparat penegak hukum juga harus segera menyelidiki fakta-fakta di balik temuan timbunan beras bansos di Depok.

Baca Juga: Timsus Lakukan Uji Balistik di Rumah eks Kadiv Propam

"Kami minta Kementerian Sosial, jika timbunan sembako itu merupakan bansos untuk mengklarifikasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan dan syak wasangka dari masyarakat,’’ kata Ace Hasan Syadzily

Lebih lanjut, Ace Hasan meminta agar dilakukan investigasi forensik atas barang-barang yang ditimbun.

Investigasi forensik bertujuan mengetahui secara pasti beras bansos itu milik instansi mana dan siapa yang bertanggung jawab dalam pendistribusiannya.

Baca Juga: Digital Banking Apps Paling Digemari, BRImo Catatkan Kenaikan Transaksi 136,5%

Menurutnya temuan kuburan bansos sembako itu sangat mencurigakan, karena timbunan bantuan sosial tersebut dalam jumlah yang sangat besar.

Mengingat bansos berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya sangat dibutuhkan warga terdampak Covid-19.

Baca Juga: Kuburan Bansos Presiden Jokowi Ditemukan di Depok

Ace Hasan Syadzily merasa perlu dipertanyakan, ketika ada pihak yang mengatakan bahwa bantuan sosial itu telah kedaluwarsa.