Rencana Kenaikan BBM, Pengamat UNS: Pemerintah 'Gedandapan'

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut pengamat ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Dr Lukman Hakim PhD merupakan sesuatu yang tak bisa dihindari.

Pasalnya, rencana tersebut dipicu kondisi kenaikan harga minyak dunia.

Namun pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS itu menilai, Pemerintah tidak punya kebijakan publik yang tertata dan terkesan 'gedandapan' menaikkan harga BBM di dalam negeri.

Baca Juga: Benarkah Subsidi BBM Lebih Banyak Dinikmati Masyarakat Mampu? Ini Faktanya

"Kenaikannya jangan terlalu tinggi. Pemerintah tidak punya concern terhadap kebijakan publik dalam hal menaikkan harga BBM kali ini, " kata Lukman.

Ia mengemukakan, seharusnya harga tidak langsung dinaikkan sebanyak itu, melainkan bertahap.

Atau jika memungkinkan ada angka tengah agar masyarakat yang terdampak tidak keberatan dengan kenaikan BBM yang diikuti harga harga komoditas lain.

Baca Juga: Kapal Tanker Bermuatan 90 Ton BBM Ilegal Ditangkap di Perairan Batam

Dikatakan, pemerintah seharusnya menaikkan secara perlahan pada level angka tengah antara harga lama dan baru.

Ia menyebut kisaran Rp 8.500 untuk pertalite. Sembari melakukan itu, pemerintah perlu memberikan edukasi pada masyarakat mengenai kenaikan harga BBM yang memang tak bisa dihindari.