Menkeu Siapkan Dana Rp 31 Triliun untuk Covid-19, Sinyal PPKM Darurat Diperpanjang?

- Selasa, 13 Juli 2021 | 10:48 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA, suaramerdeka-solo.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan kembali melakukan refocusing anggaran tahap ketiga karena ancaman Covid-19 makin serius.

Sri Mulyani menyatakan akan memfokuskan kembali atau refocusing dan merealokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 26 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp 5 triliun atau total Rp 31 triliun untuk menangani pandemi COVID-19.

"Kita sedang mengidentifikasi sekitar Rp26 triliun (dari belanja K/L) plus another Rp5 triliun dari TKDD," katanya dalam raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Baca Juga: UNS Surakarta Gelar Doa Bersama Lintas Agama, Rektor: Ikhtiar dan Berdoa

Dikutip dari Antara, Ia menjelaskan sebelumnya pemerintah sudah melakukan refocusing dan realokasi tahap pertama yakni pada Februari 2021 dari belanja K/L sebesar Rp59,1 triliun dan TKDD Rp15 triliun.

Kemudian, refocusing dan realokasi tahap kedua dilakukan atas komponen tunjangan kinerja THR serta gaji ke-13 dalam belanja K/L sesuai PP Nomor 63 Tahun 2021 sebesar Rp12,1 triliun.

"Waktu itu, kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan raykat kita. Dana Rp12,1 triliun kita ambil untuk (menangani) COVID-19," tegasnya.

Baca Juga: Oksigen di Klaten Langka, Warga Kesulitan Untuk Mengisi Ulang

Sementara itu, ia mengatakan pemerintah juga telah melakukan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah seperti percepatan vaksinasi dan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ia menjelaskan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun meliputi earmarking 8 persen DAU/DBH untuk dukungan operasional vaksinasi, inakesda, PPKM kelurahan dan lain-lain Rp35,1 triliun.

Baca Juga: Menpora Zainudin Amali Pastikan Pelatnas Tetap Jalan Meski SEA Games Ditunda

Earmarking delapan persen DAU/DBH hingga semester I 2021 baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9 persen karena kendala proses perubahan perkada penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Kemudian, earmarked TKDD juga terdiri atas DID kesehatan Rp5,9 triliun dengan realisasi Rp2,9 triliun atau 50 persen untuk sarana dan prasarana serta digitalisasi yankes.

Selanjutnya, earmarking delapan persen dana desa untuk PPKM desa dan lain-lain sebesar Rp5,8 triliun yang terealisasi Rp4,6 triliun atau 80,7 persen.

Berikutnya, bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk tracing dan APD dengan alokasi Rp3,3 triliun terealisasi 48,6 persen atau Rp1,6 triliun.

Untuk BLT desa bagi delapan juta KPM dengan alokasi Rp28,8 triliun baru terealisasi 17,3 persen atau Rp4,99 triliun bagi lima juta KPM karena terkendala proses pendataan KPM dan administrasi perekaman data KPM.**

Halaman:
1
2

Editor: Heru Susilo

Tags

Terkini

Dua Prajurit Gugur Diserang KSB di Pos TNI di Gome

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:21 WIB

Kemenkes Akan Hapus BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3

Rabu, 26 Januari 2022 | 21:30 WIB

Bupati Sleman Positif Covid-19

Rabu, 26 Januari 2022 | 14:03 WIB

SAH! Pilkada Serentak Disepakati 27 November 2024

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:12 WIB

Dua Kelompok di Sorong Bertikai, Belasan Orang Tewas

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:30 WIB

Mantan Kapolres Ogan Komeru Ulu Timur Ditahan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:40 WIB

Viral. Video Pengusiran Haikal Hasan di Malang

Minggu, 23 Januari 2022 | 14:38 WIB

Dua Pasien Omicron Meninggal

Minggu, 23 Januari 2022 | 09:00 WIB
X