Mantan Kapolres Bandara Soetta Dipecat. Terima Uang dalam Kasus Narkoba

- Rabu, 31 Agustus 2022 | 20:33 WIB
Mantan Kapolres Bandara Soetta, Kombes Pol Edwin Hatorangan menjalani sidang kode etik yang berlangsung di ruang Sidang Divpropam Polri Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, Selasa (30/8/2022).  (SMSolo/dok)
Mantan Kapolres Bandara Soetta, Kombes Pol Edwin Hatorangan menjalani sidang kode etik yang berlangsung di ruang Sidang Divpropam Polri Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, Selasa (30/8/2022). (SMSolo/dok)

JAKARTA, suaramerdeka-solo.com - Mantan Kapolres Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Kombes Edwin Hatorangan Hariandja dipecat sebagai anggota Polri.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH ) kepada yang bersangkutan berdasar hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) lantaran Kombes Pol Edwin Hatorangan tidak profesional dan menyalahgunakan wewenang.

Pemecatan terhadap mantan Kapolres Bandara Soetta itu dikemukakan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Baca Juga: Sopir Truk Trailer Maut Bekasi Diamankan, Polisi Lakukan Tes Urine

Menurut Jenderal Bintang Dua itu, saat menjabat sebagai Kapolres Bandara Soetta, Kombes Edwin selaku atasan penyidik tidak mengawasi dan mengendalikan penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/103/K/VI/2021/RESTA BSH tanggal 30 Juni 2021 yang ditangani Penyidik Satresnarkoba Polresta Bandara Soetta, sehingga proses penyidikan yang dilakukan anggotanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, Kombes Edwin juga diduga menerima uang dari Kasat Reserse Narkoba yang berasal dari barang bukti yang disita dari penanganan kasus sebesar USD 225.000 dan SGD 376.000 yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga: Tragis! Truk Trailer Tabrak 30 Orang, 10 Korban Meninggal Termasuk Siswa SD

Atas kasus tersebut, Kombes Edwin bersama 10 anggotanya menjalani sidang kode etik yang berlangsung di ruang Sidang Divpropam Polri Gedung TNCC lt 1 Mabes Polri, Selasa (30/8/2022).

"Berdasarkan hasil sidang KKEP terduga pelanggar terbukti telah melakukan ketidakprofesionalan dan penyalahgunaan wewenang sehingga komisi memutuskan sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/8/2022).

Baca Juga: Demo di Depan Balai Kota Solo, Mahasiswa Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X