Kejagung Pecat Jaksa Pinangki tidak Dengan Hormat. Segala Fasilitas Dicabut

- Sabtu, 7 Agustus 2021 | 11:59 WIB
Terdakwa eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari (/Sigid Kurniawan/Antara Foto
Terdakwa eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari (/Sigid Kurniawan/Antara Foto

JAKARTA, suaramerdeka-solo.com - Kejaksaan Agung RI resmi memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021.

Segala fasilitas negara yang melekat kepada Pinangki selama menjabat sebagai PSN eselon IV telah dicabut atau ditarik sejak Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 dikeluarkan.

Baca Juga: Di Klaten Sehari Ada 992 Pasien Sembuh, Tapi Penambahan Kasus Baru Juga Naik  

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual di Jakarta mengatakan, dengan terbitnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tangga 6 Agustus 2021 maka surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 202 tentang pemberhentian sementara Jaksa Pinangki dari jabatan PNS-nya dicabut.

"Pada hari ini, Jumat tanggal 6 Agustus 2021 telah dikeluarkan keputusan Jaksa Agung RI nomor 185 tahun 2021 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama doktor Pinangki Sirna Malasari," katanya dilansir dari Antara.

Baca Juga: Polling Kandidat Wamen Kemendikbud-Ristek Bisa Jadi Referensi

Keputusan Jaksa Agung tersebut dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan. Yakni mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PT DKI tanggal 14 Juni 2021, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama terpidana Pinangki Sirna Malasari.

"Dalam putusan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan," ujarnya.

Keputusan Jaksa Agung itu juga mempertimbangkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan atau yang biasa disebut sebagai Pidsus 38 Tanggal 2 Agustus 2020 tentang pelaksanaan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PTDKI tanggal 14 Juni 2021.

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Terkini

Pengiriman Jamaah Umrah Dihentikan Sementara

Senin, 17 Januari 2022 | 10:08 WIB

Polda Jatim Buru Penendang Sesajen ke Lombok Timur

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:35 WIB
X