KARANGANYAR, suaramerdeka-solo.com - Pemerintah RI harus intensif melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam upaya mengefisienkan waktu perjalanan ibadah haji.
Salah satunya, meminta agar jadwal penerbangan ditambah. Sehingga waktu tinggal jamaah haji di Arab Saudi tidak lagi selama 42 hari, seperti tahun-tahun lalu.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono, menyikapi tentang usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang masih menjadi polemik.
Baca Juga: BPIH Diusulkan Jadi Rp 98 Juta, Paryono: Jangan Memberatkan, Bisa Pangkas Waktu Tinggal di Arab
Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp 98 juta, dengan biaya yang ditanggung setiap calon jamaah haji (CJH) sebesar Rp 69 juta. Sedangkan Rp 29 juta ditanggung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari hasil manfaat pengelolaan dana haji.
"Komisi VIII dan Kemenag masih belum sepakat. Masih ada pembahasan-pembahasan. Saya pribadi mengusulkan, BPIH Rp 75 juta, dengan biaya yang ditanggng CJH maksimal Rp 50 juta. Ini masih dinamis," katanya, Sabtu (12/2) di Karanganyar.
Legislator PDIP yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Haji ini menegaskan, usulan BPIH Rp 98 juta akan sangat memberatkan CJH.
Baca Juga: Kemenag Usulkan Biaya Ibadah Haji 2023 Sebesar Rp 69 Juta. Ini Rinciannya
"Kemampuan ekonomi masing-masing CJH itu beda-beda. Ada yang pedagang kecil, petani, nelayan. Kalau harus bayar pelunasan Rp 69 juta dalam waktu yang pendek, kan kasihan. Sangat memberatkan. Apalagi kalau berangkatnya suami istri," tuturnya.
Pemerintah RI, menurut Paryono, harus memandang persoalan ini secara objektif. Lebih-lebih masih ada celah untuk melakukan efisiensi di berbagai lini, yang akan berdampak pada efisiensi biaya haji.
"Salah satunya menambah jadwal penerbangan, dari biasanya 13 penerbangan menjadi 15 penerbangan. Jika ini disetujui, otomatis akan memangkas waktu tinggal jamaah di Arab Saudi. Tidak lagi 42 hari seperti biasanya," ujarnya.
Baca Juga: Dear Media dan Humas Kemenag, Tertarik Jadi Petugas Haji? Ini Syaratnya
Waktu tinggal yang semakin pendek, juga akan mengefisiensi biaya katering, penginapan dan sebagainya.
"Otoritas haji ada di Kerajaan Arab Saudi. Tapi Pemerintah RI bisa melobi, agar bisa dilakukan efisiensi biaya. Sehingga BPIH 2023 tidak memberatkan CJH yang akan berangkat," imbuhnya.**
Artikel Terkait
'Gita Cinta Dari SMA' Dirilis Ulang, Prilly Latuconsina Adu Akting dengan Yesaya Abraham
Proliga 2023: Sukses Revans, Pertamina Pertamax Tundukkan Sukun Badak
Proliga 2023: Tiket Ketiga Final Four Tim Putri Digenggam Jakarta BIN
Proliga 2023: Satu Tiket Tersisa Final Four Putra, Milik Siapa?
Rekonstruksi Pembunuhan Sopir Taksi Online Segera Digelar, Oknum Densus 88 Proses PTHD
NPCI Jateng Kembali Rekrut 20 Pelatih untuk Kembangkan Olahraga Disabilitas di Daerah