Hembusan Angin Surga Kereta Cepat dan Perspektif Negatif Pakar Ekonomi

Setyo Wiyono
- Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:32 WIB
Rifal Yoga Pratama
Rifal Yoga Pratama

Oleh: Rifal Yoga Pratama
Mahasiswa Magister Manajemen UNS

"Hentikan kereta cepat, kita tidak mati ya karena itu," ungkapan garang dari Faisal Basri dalam webinar, Senin (18/10/2021).

Faisal Basri, seorang ekonom senior yang juga dosen di Universitas Indonesia sebelumnya pernah mengkritik dengan sindirian sinis. "Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barangkali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," tegasnya dalam dialog bertema: Covid-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/10/2021).

Basri kembali berkomentar pedas perihal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menurutnya, mega proyek tersebut dihentikan saja ketimbang menghamburkan APBN. Sebab, proyek yang semula murni pembiayaan badan usaha itu kini bisa didanai APBN.

Baca Juga: Konsep Holistik dalam Kesehatan Jiwa

Kritikan pakar ekonom tersebut bisa berefek pada lonjakan prespektif negatif di kalangan masyarakat. Lontaran-lontaran kalimat Basri tersebut bisa saja mendapat dukungan netizen.

Pro-kontra pun dilemparkan netizen di media sosial, misalnya instagram. Beberapa komentar itu antara lain:
“Proyek ambisius yang akhirnya menggerus.. bisa jadi menyebabkan rakyat miskin menjadi kurus karena haknya yang lebih utama menjadi tergerus” ujar pemilik akun Instagram @Yasseryunan dalam kolom komentar @amanatinstitute

Pemilik akun @komunitas_Indonesia_Tangguh juga sempat menyindir: “Wah kena jebakan batman jangan pake china lagi” pungkasnya dalam kolom komentar @katadatacoid.

Baca Juga: Keilmuan Prof Dr.dr Zainal Arifin Adnan SpPD KR FINASIM dalam Perspektif Keilmuan Saat Ini

Statemen negatif dari prespektif pemilik akun Instagram yang terverifikasi dengan pengikut ribuan itu sejalan dengan pemikiran Faisal Basri di atas, sehingga berbuntut panjang.

Secara tidak langsung, bisa saja menjadi landasan pikir bagi masyarakat atau netizen. Dampaknya, masyarakat menjadi tergiring opininya untuk berbondong-bondong memprotes kebijakan pemerintah tersebut.

Presiden Jokowi memang cenderung diam menghadapi segala unek-unek atau komentar miring dari masyarakat. Bahkan Jokowi memasrahkan kepada Luhut Binsar Panjaitan yang didapuk sebagai Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung untuk menjawab kritikan-kritikan itu.
Jokowi sebelumnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung pada 6 Oktober 2015.

Halaman:

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Terkini

Guru Publik

Kamis, 25 November 2021 | 15:01 WIB

Deteksi Dini Masalah Komunikasi Anak Prasekolah

Rabu, 17 November 2021 | 10:35 WIB

Menuju Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Rabu, 3 November 2021 | 09:17 WIB

Humas Polri sebagai Leading Sektor Manajemen Opini

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 12:39 WIB

Konsep Holistik dalam Kesehatan Jiwa

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:25 WIB

Ganjaran bagi Ganjar

Sabtu, 26 Juni 2021 | 11:53 WIB

Tourism is Borderless

Rabu, 16 Juni 2021 | 12:45 WIB
X