Lalu, pertanian dan perikanan, real estate dan perkotaan, pendidikan, kesehatan, yang semuanya serbadigital. Selain itu, digitalisasi perindustrian dan digitalisasi Lembaga pemerintahan.
Dari kacamata pendidikan, transformasi digital menjadi kebiasaan sejak masa pandemi. Namun demikian, sejarah digitalisasi menjadi cerita yang harus dipahami siapapun agar punya pemahaman dan kesepakatan bersama tentang agenda transformasi digital secara nasional.
Baca Juga: Kreativitas Anak Muda dan Digitalisasi Ekonomi Pedesaan
Kalau tidak mau mengikuti arus transformasi digital, maka memiliki konsekuensi bagi pribadi masing-masing.
Transformasi digital memiliki berberapa fase yang dilalui negara Indonesia. Fase pertama adalah perjuangan Indonesia, yakni masa dekolonialisasi untuk membebaskan bangsa dari koloni Barat.
Fase kedua dimulai saat perjuangan Indonesia menjadi negara kepulauan. Fase ketiga adalah perjuangan kedaulatan digital yang menjadi perhatian bersama.
Agenda memperjuangkan kedaulatan digital harus terus diupayakan reposisi negara, berkaitan dengan arus data lintas batas negara. Ada empat prinsip utama yang harus didorong meliputi keabsahan, keadilan, transparansi dan timbal balik.
Baca Juga: Guru Publik
Hal itu terjadi karena perbedaan pandangan antara kebutuhan tata kelola data antarnegara, yang mendorong diskusi tata kelola data secara praktis, serta negara yang memprioritaskan pembahasan konseptual dan fundamental.
Perlu persiapan dan negosiasi pembicaraan lintas kepentingan. Baik dalam negeri maupun internasional,
baik pada penyelenggara negara maupun pelaku usaha di dunia.
Artikel Terkait
Korban Klitih Sudah Berjatuhan. Berikut Lima Daftar Korban Klitih
Simpan Sabu di Jembatan Layang, Warga Semarang Diringkus Polisi. Diduga Pengedar
Gelar Kembali Mudik Gratis, Kemenhub Siapkan 350 Bus dan 30 Truk
Belum Kantongi Izin Resmi, Polda Metro Jaya Akan Bubarkan Demo 11 April di Depan Istana
Abaikan Prokes, Ratusan Warga di Boyolali Terjaring Razia