Ganjaran bagi Ganjar

Red
- Sabtu, 26 Juni 2021 | 11:53 WIB
Joko Yuliyanto (Joko Yuliyanto)
Joko Yuliyanto (Joko Yuliyanto)

Oleh: Joko Yuliyanto
Penggagas Komunitas Seniman NU, penulis buku dan naskah drama, aktif menulis opini di media daring dan luring

 

PARTAI Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sedang diterpa konflik internal.

Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) tidak lagi “dianggap” kader partai oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto.

Perseteruan memuncak ketika Ganjar tidak diundang dalam acara internal partai (pengarahan kader PDI Perjuangan) oleh Puan Maharani di Semarang.

Alasannya, karena Ganjar dianggap kelewatan dalam ambisinya menjadi presiden 2024.

Intensitas “kampanye” yang dilakukan di media sosial mendapat sorotan dari DPD PDI Perjuangan karena terkesan keminter.

Sindiran juga muncul dari Puan Maharani yang menegaskan bahwa pemimpin hendaknya kerja di lapangan, bukan hanya di media sosial.

Baca Juga: Isu Foto Selfie dan KTP Dijual, Bareskrim Polri Turun Tangan

Selama ini PDI Perjuangan menjadi partai yang terkenal kokoh membina kader sampai ke tingkat ranting.

Ojo Pedot Oyot (jangan putus akar), memiliki makna untuk setia kepada sumber atau asal, serta jangan melupakan akar sejarah.

Kekuatan partai terhadap pembinaan kader, akhirnya menjadikan PDI Perjuangan unggul perolehan suara pada pemilu 2014 dan 2019.

Kemunculan tokoh-tokoh yang dikesankan “merakyat” juga menambah daya jual partai meluluskan kader-kadernya melenggang menjadi pemimpin daerah hingga presiden.

Sejak munculnya tipe kepimpinan seperti Jokowi, banyak kader PDI Perjuangan bermunculan dengan metode pendekatan serupa.

Baca Juga: Terlalu! Usai Pelantikan, Perangkat Desa Dokoro Joget-joget Tanpa Masker

Hingga istilah blusukan menjadi magnet mendulang suara atau meningkatkan elektabilitas ketokohan.

Demikian halnya dengan Ganjar yang berhasil menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Ganjar dikenal sebagai gubernur yang merakyat dan punya banyak inisiatif untuk memajukan daerah tertinggal.

Pada Pilgub 2018, bersama Taj Yasin, Ganjar meraih 58,78 persen suara dari 17.630.687 pemilih.

Namun angka tersebut tidak begitu mengherankan ketika melihat peta politik di Jawa Tengah masih dikuasai oleh partai banteng moncong putih.

Baca Juga: Tren Covid-19 Masih Tinggi, UNS Perpanjang Pembatasan Aktivitas di Kampus

Ganjar juga dikenal sebagai gubernur milenial karena keaktifannya bermedsos, sebagai upaya beradaptasi dengan perkembangan zaman yang akhirnya begitu dekat dengan generasi milenial.

Bukan tanpa alasan, kemajuan teknologi digital (media sosial) disadari banyak memberikan manfaat bagi pemerintahan dalam megontrol kebijakan.

Memberikan pelayanan yang cepat tanggap.

Dengan popularitas di platform digital, banyak yang memprediksi Ganjar sebagai kandidat pemilihan presiden di tahun 2024.

Bahkan nama Jawa Tengah terangkat ketika berhasil menyabet peringkat pertama Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2019 dan 2020.

Dalam setahun kepemimpinan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen, Provinsi Jawa Tengah telah meraih 40 penghargaan berskala nasional.

Petugas Partai

Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menegaskan bahwa semua kader, baik di legislatif maupun eksekutif adalah petugas partai.

Tak terkecuali dengan Jokowi yang notabene Presiden RI.

Baca Juga: Tetap Semangat! Ditunda, Pebalap Solo Urung Adu Kebut di Lereng Gunung Kelud

Pernyataan tersebut bertujuan agar semua kader tunduk dan patuh terhadap amanah partai.

Individu (tokoh) tidak boleh lebih tinggi statusnya dibanding partai.

Prinsip PDI Perjuangan yang sering dijadikan dalih menyerang Jokowi dalam kontestasi pilpres, bahwa ternyata ada yang lebih tinggi dari otoritas presiden.

Persepsi masyarakat menyimpulkan, segala kebijakan presiden terkekang bayang-bayang partai.

PDI Perjuangan mengharap ada balas jasa ketika mengangkat popularitas ketokohan di hadapan publik.

Sehingga kader PDIP tidak sembrono dalam melangkah yang berujung pada rusaknya citra partai.

Baca Juga: Covid di Klaten Makin Menggila. Sehari Tembus 665 Kasus Positif, 23 Meninggal

Partai mempunyai kekuasaan mutlak menyalonkan tokoh politik dalam pemilu, termasuk Ganjar Pranowo.

Dari survei yang dilakukan SMRC (28 Februari-8 Maret 2021), Ganjar Pranowo unggul jauh dari politikus PDI Perjuangan lainnya dengan 13,2 persen, kemudian disusul Tri Rismaharini dengan 7,7 persen dan Puan Maharani dengan 5,7 persen.

Survei lembaga lain, seperti Charta Politika Indonesia, Indikator Politik, Akar Rumput Strategic Consulting, Indonesia Political Opinion, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Politik Indonesia (KedaiKOPI), serta Lembaga Survei Indonesia juga menempatkan Ganjar sebagai pemuncak elektabilitas kader PDI Perjuangan.

Data tersebut menjelaskan bahwa PDI Perjuangan juga harus berhati-hati memperlakukan Ganjar dalam lingkaran konflik internal partai.

Baca Juga: Hari Bhayangkara, Polda Jateng Distribusikan 35.000 Paket Sembako untuk Masyarakat

Iklim politik di Indonesia yang akrab dengan fenomena politikus kutu loncat bisa dimanfaatkan partai lain untuk menampung popularitas Ganjar Pranowo.

Sebaliknya, Ganjar pun harus berhati-hati saat memutuskan sikap politik.

Apalagi saat ini basis kekuatan PDI Perjuangan masih yang terkuat di Indonesia dalam usahanya mendulang suara di Pilpres 2024.

Upaya “kampanye” di media sosial yang dilakukan Ganjar adalah keniscayaan dalam dunia politik yang tidak lepas dari motif kekuasaan.

Baca Juga: Kasus Tambah Jadi 113 Karyawan Positif Covid-19, Pabrik Sepatu di Jaten Belum Kembali Beroperasi

Bagaikan buah simalakama, Ganjar harus mengubah ambisi politik kekuasaan menjadi seni politik yang berorientasi pada keluhuran moralitas dan kepantasan adab berpolitik.

Jika manuver berpolitik di media sosial dianggap kurang mencerminkan sikap kader PDI Perjuangan, Ganjar harus bersiap menerima ganjaran.

Kekuasaan di Indonesia bergantung pada sikap partai.

Setinggi apapun elektabilitas tokoh politik, selama tidak ada partai yang mendukung, sia-sia segala ambisinya.

Ketika sudah memutuskan menjadi kader partai, maka harus siap menanggung risiko terkekangnya kebebasan berpolitik yang dianggap keluar dari aturan-aturan partai.*

Halaman:

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Terkini

Guru Publik

Kamis, 25 November 2021 | 15:01 WIB

Deteksi Dini Masalah Komunikasi Anak Prasekolah

Rabu, 17 November 2021 | 10:35 WIB

Menuju Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Rabu, 3 November 2021 | 09:17 WIB

Humas Polri sebagai Leading Sektor Manajemen Opini

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 12:39 WIB

Konsep Holistik dalam Kesehatan Jiwa

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:25 WIB

Ganjaran bagi Ganjar

Sabtu, 26 Juni 2021 | 11:53 WIB

Tourism is Borderless

Rabu, 16 Juni 2021 | 12:45 WIB
X