Saldi Isra: Mahasiswa Hukum Tak Banyak Membaca Putusan Peradilan

SUKOHARJO, suaramerdeka-solo.com - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melaksanakan kuliah umum bersama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indoensia, pada Rabu (25/5).

Tema yang diusung "Mahkamah Konstitusi Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia."
Kuliah umum tersebut berlangsung secara blended (luring dan daring) melalui zoom yang dipusatkan di Ruang Seminar Lantai 7 Gedung Induk Siti Walidah UMS.

Prof. Dr. dr. EM. Sutrisna, M.Kes selaku Wakil Rektor IV mengemukakan, pada kegiatan ini mahasiswa dapat secara langsung bertanya dan berdiskusi dengan para pakar, berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Prasasti Sarungga, Bukti Tingginya Peradaban Manusia di Lereng Timur Merapi- Merbabu

"Kalau selama ini dapet dari dosen sekarang dapet dari para pakarnya," terang EM Sutrisna.

Salah satu narasumber yaitu Aidul Fitriciada dalam momentum tersebut menanggapi akan adanya jarak antara sebagian umat Islam dengan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia.

Sebenarnya konstitusi modern pertama di dunia terjadi pada tahun 622 antara kaum muslimin, yahudi dan musyrikin yang dikenal dengan piagam Madinah.

Baca Juga: Sah! Adik Presiden Jokowi, Idayati dan Ketua MK Anwar Usman Kini Berstatus Suami Istri

Dia juga menyampaikan bahwa sistem hukum yang dibangun di Indonesia pada dasarnya berbasis pada ajaran Islam dan tradisi Islam.

"Demokrasi di Amerika itu sangat berhutang banyak pada pemikiran Ibn Tufayl's," terang Aidul.

Sedangkan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. selaku Hakim Konstitusi, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., dalam materinya menyampaikan keprihatinannya karena mahasiswa hukum saat ini masih banyak yang belum membaca berbagai putusan peradilan yang menjadi sorotan publik.

Baca Juga: Ngaku TNI Jual Senjata Api Lewat Medsos, Warga Sukoharjo Ditangkap Polres Klaten

Hal itu yang seharusnya ditekankan setiap Fakultas Hukum dalam mendidik mahasiswanya.

Dia menyampaikan juga keprihatinnya melihat bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum saat ini yang bahkan tidak tertarik untuk membaca putusan hukum terkait dengan persoalan KPK yang beberapa waktu lalu mengguncangkan Indonesia.

Baca Juga: TPA Sukosari Overload, Pemkab Karanganyar Akan Menutupnya Segera