Pengukuhan Guru Besar Pertama Unisri, Tekankan Aktualisasi Nilai Pancasila

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Ancaman terhadap kebhinekaan nusantara harus diantisipasi dan diatasi secara tepat agar tidak memperlemah kekokohan NKRI.

Adapun beberapa hal yang bisa menjadi ancaman yakni sikap intoleransi, radikalisme dan terorisme, konflik suku dan budaya serta ujaran kebencian dan hoaks.

Hal itu disampaikan Prof Dr Drs Sutoyo MPd dalam orasi ilmiah dalam pengukuhannya sebagai guru besar Bidang Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unisri Solo.

Baca Juga: Guru Besar Pertama dari Unisri Solo Dikukuhkan

Sutoyo mengemukakan, upaya antisipasi bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti optimalisasi pengamalan nilai-nilai Pancasila, mengelola dan merawat kebhinekaan secara utuh, menegakkan hukum secara tegas, serta mengedepankan dialog dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini dan berkelanjutan serta menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Merawat kebhinnekaan nusantara bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga seluruh lapisan masyarakat," paparnya.

Baca Juga: Prodi-Prodi Unisri Disiapkan Berbasis Digital

Kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, menjadi salah satu kunci mewujudkan kebhinekaan yang utuh, aman dan nyaman dalam wadah NKRI.

"Pada hakikatnya memiliki pengetahuan saja tentang Pancasila bagi warga negara Indonesia belumlah cukup. Yang terpenting bagi warga negara adalah mengetahui, meresapi, menghayati, kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat, " katanya.

Baca Juga: Mahasiswa HI Unisri Bangun Ruang Baca dan Sanggar Belajar di Desa Cepoko, Sragen. Apa Tujuannya?

Prof Sutoyo mengemukakan, aktualisasi nilai Pancasila dibedakan menjadi dua. Yakni secara subjektif, di mana nilai Pancasila dilaksanakan perseorangan tiap warga negaranya.

Yang kedua, aktualisasi nilai Pancasila secara objektif yakni realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif.**