Kukuhkan Guru Besar Keempat di Unisri, Ini Pesan Rektor

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Guru Besar sejati adalah yang kompetensinya mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Selain itu menguasai bidangnya, mampu menyampaikan ilmu, produktif dalam berkarya, menghasilkan penelitian dan pengabdian, bermanfaat dalam masyarakat serta bisa diteladani.

Hal itu dikemukakan Rektor Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo Prof Dr SutoyPd dalam sambutannya saat pengukuhan Prof Dr Winarti sebagai Guru Besar keempat di kampus tersebut. Acara digelar di auditorium kampus setempat, Senin (30/1).

Pada kesempatan itu, Sutoyo menyampaikan, dalam waktu dekat Unisri akan menambah lagi guru besarnya menjadi lima orang. Prof Winarti yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Kebijakan Publik merupakan Guru Besar keempat.

Baca Juga: Prof Dr Winarti MSi akan Dikukuhkan jadi Guru Besar Keempat Unisri Solo

Rektor menegaskan, pihaknya terus mendorong agar akademisi kampus yang dipimpinnya terus meningkatkan kompetensi dan kualitasnya. Pelaksanaannya melalui dua jalur, yakni studi lanjut dan percepatan peningkatan jabatan akademik.

Pimpinan universitas turun langsung untuk mengawalnya. Unisri juga membuat ketentuan, dosen berusia 50 tahun ke bawah diwajibkan menempuh studi lanjut program doktor. Adapun yang sudah doktor, didorong menjadi Guru Besar.

"Dosen yang berusia 50 tahun ke bawah wajib menempuh program doktor baik di kampus dalam atau luar negeri. Selain itu juga dilakukan percepatan jabatan fungsional yang dikawal langsung oleh pimpinan universitas," papar Sutoyo.

Baca Juga: Dilantikjadi Rektor Unisri, Prof Sutoyo Tancap Gas Targetkan Unisri jadi ASEAN Class University

Menurut Rektor, Guru Besar memiliki tantangan yang makin berat sebagai konsekuensi logis akademik pelaksanaan Tri Darma perguruan tinggi.

Rektor berpesan kepada Winarti agar semakin banyak memberikan pemikiran, penelitian dan pengabdian, baik untuk kampus Unisri dan masyarakat.

Sementara itu, Winarti dalam orasi ilmiahnya menyampaikan pengembangan potensi daerah ditujukan untuk kesejahteraan semua elemen masyarakat. Bukan hanya kelompok tertentu.

Dengan demikian kepala daerah sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan harus memikirkan bagaimana seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dan menikmati 'kue' di daerah masing masing.**