Tuntaskan Sertifikasi Tanah, Menteri ATR/BPN Dorong Pemda Sukoharjo Hibahkan Anggaran. Dijamin PAD Naik

SUKOHARJO, suaramerdeka-solo.com — Pemerintah Kabupaten Sukoharjo didorong untuk terlibat dalam sertifikasi tanah. Karena itu Pemkab Sukoharjo diharapkan menghibahkan anggaran.

Hal itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto saat berkunjung ke Kantor Pertanahan Sukoharjo, Kamis (9/3/2023).

"Rencana sertifikasi tanah milik masyarakat di Kantor Pertanahan Sukoharjo berjalan baik. Namun hal tersebut baru berjalan sebesar 60-70%. Karena itu kami minta keterlibatan Pemerintah Daerah untuk bisa menghibahkan anggarannya dalam menyelesaikan pemetaan sertifikat tanah di wilayah Sukoharjo," kata Hadi Tjahjanto.

Baca Juga: Ingat! Jumat Malam, Deep Purple dan God Bless Bakal Getarkan Solo

Sebab, kata mantan Panglima TNI ini, jika bantuan dari pemerintah daerah berjalan, maka pada 2024 ditargetkan seluruh sertifikasi tanah yang telah dipetakan sudah berjalan hingga 100%.

"Itu yang kami harapkan, kalau sudah bersertifikat semua maka kami pastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik. Pasti itu naik, saat ini saja kami dengar PAD nya sudah naik,” jelasnya.

Baca Juga: Proliga 2023: Bank bjb Lolos Grand Final, Petrokimia Alihkan Fokus

Terkait dengan pelayanan di Sukoharjo,Hadi Tjahjanto memastikan keempat layanan elektronik di Kantor Pertanahan Sukoharjo telah berjalan dengan baik.

Di antaranya Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL), pengecekan sertifikat tanah, layanan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

"Ternyata semua sudah berjalan sesuai dengan program yang saya berikan. Termasuk empat pelayanan elektronik berjalan semua."

Baca Juga: Facebook Wakil Ketua DPRD Sragen Dibajak Untuk Sebar Hoaks Bantuan Masjid

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Muhammad Fadhil mengatakan kesiapan data elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sedang divalidasi.

Semua produk sertifikat tanah yang sudah lama hingga saat ini baru berjalan sebesar 64% yang telah dipetakan dan diupdate. Pemetaan sertifikat tanah pada 2023 tersebut saat ini menggunakan teknologi drone.

Baca Juga: Ratusan Tenong Pada Arak-arakan Tradisi Sadranan Jelang Ramadan di Lereng Merapi-Merbabu

“Kami perlu bantuan dana dari Pemda untuk digitalisasi tersebut. Di samping itu nanti hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terinegrasi, yakni sertifikat yang sudah lama telah dipetakan dalam kecematan dan desa yang lengkap itu, bisa diintegrasikan dengan peta nilai jual objek pajak (NJOP) dan persil desa,” terang Fadhil.