Cakupan Digitalisasi Transaksi Keuangan di Karanganyar Akan Diperluas

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 08:33 WIB
Ilustrasi (SMSolo/pixabay)
Ilustrasi (SMSolo/pixabay)

KARANGANYAR, suaramerdeka-solo.com - Pemkab Karanganyar akan memperluas cakupan digitalisasi transaksi keuangan ke sejumlah sektor yang belum digarap.

Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar Kurniadi Maulato mengungkapkan, saat ini beberapa organisasi perangkat daerah sudah menerapkan digitalisasi transaksi keuangan.

Baca Juga: Bupati Klaten Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya 2020

"Ada e-pajak dan e-retribusi di Pasar Matesih dan Pasar Nglano. Di Candi Sukuh dan Candi Cetho juga menerapkan e-ticketing," katanya, usai rakor Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu (13/10).

Pemkab bersama TP2DD memetakan potensi dan kendala yang dihadapi, terkait penerapan digitalisasi transaksi keuangan tersebut.

Pemkab juga akan menggandeng pihak ketiga untuk memfasilitasi sarana dan prasarana dalam penerapannya.

Baca Juga: Pembayaran UGR Tanah Kas Desa Terdampak Tol Jogja-Solo di Boyolali Tunggu Persetujuan Gubernur

Menurut Kurniadi, perluasan cakupan itu mengarah pada optimalisasi pendapatan dan pelayanan keuangan inklusi kepada masyarakat.

"Optimalisasi pendapatannya ada dari pajak daerah dan retribusi," tuturnya.

Deputi Kepala Perwakilan BI Solo Gunawan Purbowo menjelaskan, Karanganyar berada di posisi ketiga dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETP) pada triwulan kedua tahun ini, setalah Solo dan Sragen.

"Nilainya 88,56 persen. Cukup bagus. Namun perlu diperluas, selain di Pemda, juga ke masyarakatnya. Pemda bisa menjadi contoh dalam penerapannya ke masyarakat," imbuhnya. **

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Guru Berperan Deteksi Gangguan Tumbuh Kembang Anak

Selasa, 16 November 2021 | 15:13 WIB
X