Tim Kementerian ATR Audensi Penegakan Hukum Penguasaan Lahan Rawa Jombor

- Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:25 WIB
Rawa Jombor Klaten. (SMSolo/Merawati Sunantri)
Rawa Jombor Klaten. (SMSolo/Merawati Sunantri)

KLATEN, suaramerdeka-solo.com – Tim Kementerian Agraria dan Tata Ruang berencana melakukan sosialisasi penegakan hukum penguasaan lahan di Rawa Jombor, Klaten.

Sebelumnya, tim telah melakukan audensi dengan Sekda Klaten terkait penegakkan hukum penguasaan lahan di Rawa Jombor, Jumat (21/10/2021) lalu.

Kegiatan itu bertujuan mewujudkan tertib tata ruang melalui pengenaan sanksi administratif kawasan DAS Bengawan Solo.

Baca Juga: Agar Tak Saling Iri, Pembongkaran Warung Apung, Karamba dan Pancingan Rawa Jombor Diminta Serentak

Perlu kolaborasi penegakkan hukum bidang penataan ruang oleh semua stakeholder.

Setelah dilakukan serangkaian rapat, diskusi dan kunjungan lapangan bersama Pemkab Klaten, Pemprov Jawa Tengah, BBWS Bengawan Solo Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN disepakati ada satu lokasi yang dilanggar.

Karena itu, Tim Kementerian ATR berharap, audiensi akan dilanjutkan dengan sosialisasi bersama Pemkab Klaten dan BBWS Bengawan Solo, tentang bentuk pelanggaran dan langkah penanganan kepada pemilik/penguasaan lahan.

Baca Juga: Alat Berat Diturunkan ke Rawa Jombor, Penertiban Dimulai

‘’Sementara ini, hasil pertemuan awal yang dipimpin Asisten 3 atas nama Sekda, mendukung penataan kawasan di Rawa Jombor sesuai master plan yang sudah disepakati,’’ kata Ramadhan Firdaus, Koordinator Kelompok Substansi Penegakan Hukum.

Dia menambahkan, pimpinan rapat mendorong upaya percepatan penertiban dan penataan bagi stakeholder di Rawa Jombor.

Penanganan Rawa Jombor juga harus melibatkan tokoh masyarakat di sekitar Rawa Jombor.

Baca Juga: BBWSBS Tegaskan, Lahan Rawa Jombor Untuk Karamba Maksimal Delapan Hektar

Saat ini, mereka masih berproses untuk sosialisasi langsung dengan para stakeholder dari sisi peraturan penataan ruang, terutama dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten.

Selain Ramadhan Firdaus, tim Kementerian ATR/BPN terdiri atas Kasubdit Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah II Stevanus Eko Pramuji, serta stafnya Arif Wahyudi.

Selain itu, ada Tim Teknis Fasilitasi Penertiban di DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo yakni Ketua Tim Raka W Suryandaru, Avinda Dyah Norzistya ahli Perencanaan WIlayah dan Kota, Luthfi Ulinnuha ahli Hukum, Faisal Ardhana ahli Lingkungan, dan Wiwit Nurul Aini.*

Halaman:
1
2

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Terkini

Jogorojo Bersihkan Eceng Gondok Rawa Jombor

Senin, 24 Januari 2022 | 08:37 WIB

Purna Tugas, 38 Personel Polres Klaten Diarak Becak

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
X