Kanwil DJP Jateng II Hentikan Penyidikan Kasus Pajak

- Senin, 8 November 2021 | 14:18 WIB
Tim penyidik Kanwil dan Tim Jampidsus sedang melakukan gelar perkara penghentian penyidikan di ruang rapat Kanwil DJP Jateng II, Surakarta.
Tim penyidik Kanwil dan Tim Jampidsus sedang melakukan gelar perkara penghentian penyidikan di ruang rapat Kanwil DJP Jateng II, Surakarta.

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara atas permohonan penghentian penyidikan di Surakarta, Kamis (4/11).

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Pemeriksaan Saepudin dan Fungisonal Penyidik Pajak Sidiq Nurrachmat hadir dalam gelar perkara mewakili Kanwil DJP Jawa Tengah II.

Dari pihak Direktorat Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung, diwakili Kasubdit T.P Perpajakan dan TTPU Agung Purnomo dan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang hadir Kepala seksi Penuntutan Ario Wahyu Hapsoro.

Baca Juga: N Max Motor Dinas Kades Karangpandan Dicuri. Maling Masuk dengan Mencongkel Jendela Rumah

Gelar perkara dengan Kejagung tersebut terkait dengan permohonan penghentian penyidikan pasal 44 b UUKUP yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja terhadap tersangka SD.

Dalam kasus ini, SD disangka melakukan pelanggaran pasal 39 ayat (1) huruf a UU KUP yaitu dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tersangka telah membayar pokok pajak ditambah denda 3 (tiga) kali jumlah pajak terutang.

Pengajuan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara.

Baca Juga: ISI Surakarta Tuan Rumah PKP PHP2D tahun 2021

Yaitu jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan/atau jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak tersebut.

Agung Purnomo menyatakan penghentian penyidikan dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Solo Butuh Tambahan Vaksin Booster 70 Ribu Dosis

Jumat, 14 Januari 2022 | 19:52 WIB

Alumni Bintara ZED-STP Berbagi Paket Sembako

Jumat, 14 Januari 2022 | 07:48 WIB

Kakorlantas Polri Temui Gibran di Solo. Ada Apa?

Kamis, 13 Januari 2022 | 20:36 WIB

Cegah Napi Pesta Narkoba, Rutan Gandeng BNNK Surakarta

Selasa, 11 Januari 2022 | 17:48 WIB

Jukir di Solo Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024

Senin, 10 Januari 2022 | 05:30 WIB

Perawatan Gagal Jantung Jadi Unggulan RS UNS

Sabtu, 8 Januari 2022 | 14:30 WIB
X