Dilarang Jualan, PKL Daging Anjing Berontak

- Senin, 31 Mei 2021 | 12:40 WIB
PKl Kabupaten Sukoharjo menyampaikan aspirasi saat Rapat dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo, Senin (31/5/2021). SM/Ist
PKl Kabupaten Sukoharjo menyampaikan aspirasi saat Rapat dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo, Senin (31/5/2021). SM/Ist

SUKOHARJO, suaramerdeka-solo.com - Pedagang Kaki lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo, khususnya yang berjualan daging anjing atau Sate Guguk, menolak berhenti jualan.

Ketua PKL Sukoharjo, Joko Cahyono usai rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo, Senin (31/5/2121), mengatakan, para pedagang tetap akan jualan, sebelum ada solusi dari pemerintah. "Perda Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, khususnya tentang penjualan hewan non pangan, memang sudah ada. Masalahnya kalau kami harus tutup dan tidak jualan, pemerintah bisa memberikan solusi apa dan bagaimana?" tanya Joko.

Selama ini saja, kata dia, PKL sudah tidak terbuka saat jualan. Dimana PKL tidak menyertakan tulisan "sate jamu" dan lain sebagainya di tenda. Tetapi oleh petugas, tetap dioprak-oprak tidak boleh jualan. Padahal pemerintah belum memberikan solusi kalau PKL harus berhenti jualan. "Solusinya apa kalau PKL yang jualan itu harus tutup usaha?" ujarnya.

Karena itu, para PKL menyatakan sebelum ada solusi jelas, tetap akan berjualan. Di satu sisi, Joko juga mengkritik sejumlah anggota DPRD yang pada saat Rapat Dengar Pendapat, bersuara keras dan seolah-olah menghakimi PKL. "Tidak bisa memberikan solusi, malah nakut-nakuti pedagang."

Untuk diketahui Pemkab Sukoharjo telah menerbitkan larangan penjualan olahan daging anjing di Sukoharjo tertuang dalam Perda Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dimana dalam pasal 34 mengatur tentang larangan bagi PKL salah satunya pada huruf M berbunyi melakukan kegiatan usaha penjualan atau pemotongan daging baik mentah ataupun olahan yang berasal dari hewan non pangan untuk dikonsumsi.

Pasal 34 huruf M tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dimana yang dimaksud hewan non pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau bagian dari siklus hidupnya berada di darat, air atau udara baik dipelihara maupun dihabitatnya tidak diboleh diolah. Hewan ini seperti anjing.

Bagi pelanggar akan dijatuhi sanksi yang tertuang dalam pasal 41 berupa sanksi administrasi peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan izin usaha hingga pembongkaran. Kemudian pasal 43 berupa sanksi pidana berupa kerungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta.*

 

Editor: Heru Susilo

Tags

Terkini

X