Datangi BPN Klaten, Warga Terdampak Jalan Tol Minta Kejelasan Ganti Rugi Tanaman

- Kamis, 3 Juni 2021 | 20:05 WIB
Warga Klaten yang terdampak proyek nasional jalan tol menyampaikan aspirasi ke Kantor BPN Klaten. SMSolo/Merawati Suantri
Warga Klaten yang terdampak proyek nasional jalan tol menyampaikan aspirasi ke Kantor BPN Klaten. SMSolo/Merawati Suantri

KLATEN, suaramerdeka-solo.com - Perwakilan warga desa terdampak proyek nasional jalan tol Jogja-Solo mempertanyakan ganti rugi tanaman ke kantor BPN Klaten, Kamis (3/6/2021).

Mereka ingin ada komunikasi dan ganti rugi tanaman dirinci sesuai jumlah dan jenisnya, bukan secara global karena dirasa kurang adil. Pertemuan dihadiri 12 perwakilan warga dan Kades ditemui Kepala BPN Agung Taufik Hidayat.

"Warga Karangduren resah. Sosialisasi sudah dilakukan Oktober-November 2020 namun sampai Juni 2021 tidak ada progres pekerjaan yang signifikan. Terkesan jalan ditempat, bahkan belum sampai ke Karangduren," kata Kades Karangduren, Moh Marsum.

Dia berharap ada pemberitahuan atau pencerahan kepada masyarakat karena pembangunan terlalu lama prosesnya. Selama 6 bulan ini tidak ada pendekatan dan tidak ada komunikasi sehingga warga resah.

Baca Juga: Dendam, Mobil Milik Suami Mantan Kekasih Dicuri

"Ada desa yang memberikan masukan, soal kejanggalan ganti rugi tanaman yang tidak sesuai. Di blangko awal tertera jenis tanaman dan jumlah seperti di Jungkare. Namun selanjutnya blangko sudah beda, jenis tanaman dan jumlahnya tidak muncul, tahu-tahu muncul ada uang sekian," kata dia.

Menurutnya, sudah ada keterangan dari Kepala BPN, harga tanaman yang sudah diumumkan berdasarkan standarisasi harga. Namun di Klaten belum ada standarisasi. Padahal Wakil Bupati sudah menyampaikan buku standarisasi harga di Kabupaten Klaten.

"Kami ingin nilainya menggunakan standarsasi di buku yang tebel sekali itu, sudah ada standarisasi harga semua tanaman mulai yang kecil, sedang atau besar. Ke depan BPN akan menyampaikan ke panitia agar menggunakan dasar itu," tandas Moh Marsum.

Mereka berharap ganti rugi memakai aturan yang jelas. "Jangan sak geleme dewe ngregani ganti rugi tanah, bangunan maupun tanaman, karena sudah ada standarisasi harga di Kabupaten Klaten. Nantinya, kades diminta kawal warganya, saat tim apraisal menilai ke lokasi."

Baca Juga: Sragen, Karanganyar dan Wonogiri Dinilai Ganjar, Memble Tangani Covid-19

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Terkini

X