Aliansi Rakyat Bergerak Sukoharjo Tuntut Presidential Treshold 20 Persen Dihapus

- Kamis, 6 Januari 2022 | 14:34 WIB
Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Sukoharjo menyerahkan pernyataan tuntutan PT 20 persen dihapus pada ketua DPRD Sukoharjo, Kamis (6/1/2021). (SMSolo/Heru S)
Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Sukoharjo menyerahkan pernyataan tuntutan PT 20 persen dihapus pada ketua DPRD Sukoharjo, Kamis (6/1/2021). (SMSolo/Heru S)

SUKOHARJO, suaramerdeka-solo.com - Elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Sukoharjo mendatangi DPRD Sukoharjo tuntut penghapusan presidential treshold (PT) 20 persen.

Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan ARB di depan pimpinan DPRD, Komisi I, KPU, Bawaslu, serta Bagian Hukum Pemkab Sukoharjo di ruang rapat gedung B DPRD Sukoharjo, Kamis (6/1).

Koordinator ARB Sukoharjo, Abdul Hamid menjelaskan, ARB bukan bagian dari mereka yang saat ini ramai di deklarasikan diri maju Pilpres.

Baca Juga: Wisata yang Berujung Duka di Pantai Glagah Berawal dari Pindahan Kontrakan

"Kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi bahwa, PT 20 persen bertentangan dengan UUD 1945. Sebab di sana sudah gamblang di jelaskan dan tidak ada aturan 20 persen," jelas Abdul Hamid.

Karena itu, pihaknya meminta agar ketentuan tersebut dirubah. Sebab jika itu tetap terjadi, maka bisa jadi hanya akan muncul satu calon presiden saja.

"Kami minta itu dihapus saja menjadi 0 persen. Karena itu cacat hukum dan tidak sesuai cita-cita demokrasi di negeri ini," tandasnya.

Baca Juga: Pekerja Pabrik Hebel Ditemukan Meninggal di Sumur Adukan Semen

Siapapun nanti yang jadi presiden, kata dia, tidak masalah sepanjang tidak melakukan tindakan yang melanggar. Penegakan hukum jelas, tidak ada kriminalisasi dan masyarakat sejahtera.

Hal senada juga diungkapkan Wuri Handayani. Menurut dia, aturan tersebut hanya akan menguntungkan oligarki. Karena hanya akan menguntungkan kepentingan segelintir orang atau kelompok.

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X