Penyerahan LKPD Klaten 2021 Bersamaan Penyampaian Jawaban Bupati atas Dua Raperda

KLATEN, suaramerdeka-solo.com – DPRD Klaten membentuk Komisi Gabungan DPRD setempat untuk membahas Raperda Pokok-pokok Pengeluaran Keuangan Daerah dan Raperda Pengarusutamaan Gender.

Pembentukan dilakukan pada sidang paripurna DPRD Klaten yang dipimpin Ketua Dewan, Hamenang Wajar Ismoyo, Kamis (17/3/22).

Pada acara itu, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) 2021 kepada Ketua DPRD.

Baca Juga: Persentase Penduduk Miskin Naik, Tahun 2023 Klaten Fokus Tangani Kemiskinan

Bupati Klaten diwakili Yoga Hardaya memaparkan, LKPD 2021 yang terdiri atas capaian indikator makro, ringkasan realisasi APBD 2021 dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2021.

Selain itu, disampaikan pelaksanaan tugas pembantuan, prestasi dan penghargaan yang diterima kepala daerah dan Pemkab Klaten selama tahun 2021, serta inovasi-inovasi yang telah dilakukan.

Selanjutnya pada forum yang sama, Wakil Bupati Klaten menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda Pengarusutamaan Gender.

Baca Juga: Ditutup, Program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar Tuntas 100 Persen

‘’Saat ini, isu yang paling dominan adalah kesenjangan gender. Di Klaten, keterlibatan perempuan di parlemen yang masih rendah, sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja masih rendah,’’ ujar Yoga Hardaya.

Adapun strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender adalah dengan meningkatkan komitmen Pemkab pada pemberdayaan perempuan.

‘’Untuk meningkatkan indeks pembangunan gender dan pemberdayaan gender, perlu ditunjang perencanaan dan penganggaran responsif gender yang optimal,’’ ujar dia.

Baca Juga: Disdukcapil dan RSUD Bagas Waras Klaten Luncurkan Program Pandusakti

Selanjutnya, Wakil Bupati menjelaskan, Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah memuat tentang belanja modal aset lainnya.

Tentu saja semuanya dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*