Wacana Jabatan Tiga Periode, Zulhas: Jangan Salahkan Presiden

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Wacana jabatan presiden tiga periode terus bergulir dan menimbulkan pro kotra di tengan masyarakat.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengataka, itu merupakan urusan partai-partai bukan presiden.

"Tolong jangan salahkan Pak Presiden, ini urusan partai-partai bukan presiden. Yang setuju itu saya, PKB, Golkar, dan banyak yang belum setuju," terang dia saat ditemui di sela-sela kunjungan ke Solo, Senin (28/3/2022).

Baca Juga: Angka Kemiskinan di Wonogiri Naik. Menyentuh Angka 11,55%

Bang Zul, sapaan akrabnya mengatakan kalau yang tidak setuju banyak maka wacana itu tidak bisa jalan. Tapi kalau partai-partai setuju semua, baru mungkin itu bisa berjalan.

"Ini urusan partai-partai, catat! Jadi jangan salahkan yang tidak ngurus, yang ngurus itu kan partai," kata dia.

Dijelaskan, jabatan presiden mau satu periode atau dua periode itu boleh-boleh saja. Tapi soal pilpres tiga periode itu ada konstitusinya, maka itu harus amandemen.

"Mungkin tidak amandemen," ungkap dia.

Baca Juga: Diminta Mundur karena Akan Nikahi Adik Jokowi, Ini Kata Usman Anwar

Terkait sikap PAN apakah masuk kabinet Presiden Jokowi jika dilaksanakan jabatan tiga periode, Zulkifli Hasan enggan berkomentar. Itu merupakan hak prerogratif presiden.

"Sudah makasih. Itu urusan Pak Presiden, bukan urusan saya. Saya Wakil Ketua MPR dan itu hak prerogratif presiden, kita tidak boleh ikut campur," paparnya.

Keberadaan Zulkifli Hasan di Solo salah satunya menyerap aspirasi dari masyarakat, salah satunya mengunjungi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Surakarta.

Baca Juga: Angka Kemiskinan di Wonogiri Naik. Menyentuh Angka 11,55%

Selain membahas perihal harga minyak goreng, pertemuan dengan pengurus LDII juga membahas tentang politik.

Beberapa dibahas diantaranya partai besar seperti PDI Perjuangan, hingga Partai Golkar. Dimana, wakil rakyat partai tersebut cukup banyak di parlemen sehingga suaranya mempengaruhi kebijakan.