32 Instansi Ngantor di MPP Sevaka Bhakti Wijaya Sukoharjo

SUKOHARJO, suaramerdeka-solo.com - Sebanyak 32 instansi pemerintah dan vertikal ngantor di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Sevaka Bhakti Wijaya Sukoharjo.

Hal tersebut diungkapkan Kepala DPMPTSP Sukoharjo saat soft launching MPP Sevaka Bhakti Wijaya, Kamis (2/6/2022).

"Sebanyak 32 instansi berada di dalam MPP. Di antaranya, Kejari, Polres, Bank Jateng, BRI, Kantor Pajak, BPOM Surakarta, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, BPN dan lain sebagainya," jelas Kepala DPMPTSp Roni Wicaksono.

Baca Juga: Tjahjo Kumolo: Mundur dari CPNS dan PPPK Rugikan Negara Ada Sanksi Tegas dan Berat

Dijelaskan Roni, pembentukan MPP merupakan amanat dari Permen PANRB Nono 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan MPP.

Sementara itu Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, hadirnya MPP tersebut bagian dari mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi bikokrasi.

Selain itu penyelenggaraan MPP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pbulik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terintegrasi.

Baca Juga: Bagaimana Status Hewan Terkena PMK untuk Kurban Sah atau Tidak? Ini Fatwa MUI

"Saya berharap setelah soft launching ini dan sebelum grand opening pada Juli nanti, MPP bisa memberikan pelayanan dan melakukan evaluasi. Sehingga saat sudah grand opening tidak ada kendala," jelas Bupati.

Pemetaan persoalan yang ada penting untuk diketahui dan dilakukan evaluasi. Tujuannya agar segala kekurangan yang ada dapat diketahui, termasuk kendalanya apa saja.

Baca Juga: Diduga Gajinya Tak Sesuai Ekspektasi, Dua CPNS Pemkot Surakarta Mengundurkan Diri

Sekali lagi bupati berharap dengan hadirnya MPP ini pelayanan publik dapat lebih mudah dan efisien. Karena semua layanan dalam satu atap.

"Pembangunan dan penyelenggaraan MPP ini juga merupakan upaya mewujudkan dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Terutama pada misi yang pertama, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi." **