Diyakini Banyak Temuan pada Pelaksanaan Proyek BKK Jateng

- Selasa, 14 Juni 2022 | 20:50 WIB
Ilustrasi (SMSolo/pixabay)
Ilustrasi (SMSolo/pixabay)

SRAGEN, suaramerdeka-solo.com – Inspektorat Jawa Tengah melakukan pengecekan langsung terhadap Proyek Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Tengah.

Informasi yang dihimpun, pengecekan di lapangan itu dilaksanakan selama 15 hari, pada 17-31 Mei 2022.

Sesuai jadwal yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setidaknya ada 57 desa di Sragen terkait proyek anggaran BKK diperiksa tim Inspektorat Propinsi Jawa Tengah.

Puluhan desa itu tersebar di 19 kecamatan di Sragen.

Baca Juga: Bupati Yuni Ingin Kabupaten Sragen Naik Kelas dan Raih KLA Nindya

Ada delapan desa di Kecamatan Tanon, Kedawung (6 desa), Sumberlawang dan Gemolong (masing-masing 5 desa), Tangen, Masaran dan Jenar (masing-masing 4 desa).

Lalu masing-masing tiga desa di Kecamatan Tangen, Sidoharjo, Plupuh dan Sambirejo. Kemudian dua desa di Karangmalang, Gondang, Kalijambe.

Selanjutnya satu desa di Miri, Sragen, Mondokan dan Gesi. Hanya Kecamatan Sukodono yang tidak dijadwalkan dari pemeriksaan penyelenggaran proyek BKK Propinsi itu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tim Operasional Pengawas Anggaran Negara (Topan) Jateng Dawam menjelaskan, proyek dari BKK itu anggarannya bervariasi mulai Rp 100 juta hingga miliaran rupiah.

Baca Juga: Ini PMK di Sragen. Tercatat 174 Kasus, 24 Ekor Sapi Mati

Dawam meyakini banyak desa harus mengembalikan sebagian BKK. Karena sepesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

”Seperti di salah satu desa yang saya cek. Dalam proyek pengaspalan dengan anggaran BKK Provinsi Jateng itu harus mengembalikan ratusan juta," ungkap Dawam.

Ada sejumlah desa yang mendapat anggaran BKK namun belum turut diperiksa. Padahal sudah masuk jadwal pengecekan dan pemeriksaan.

“Seharusnya untuk memenuhi rasa keadilan dan penegakan hukum juga dilakukan pemeriksaan,” tandas Dawam.

Baca Juga: Kades di Sragen Usulkan Perubahan Perbup Dana Operasional

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Suwandi membenarkan adanya pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Halaman:

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polres Sragen akan Gelar Patroli Besar-besaran, Ada Apa?

Jumat, 30 September 2022 | 19:45 WIB

Penyaluran BLT Kompensasi BBM di Sragen Terus Dipantau

Senin, 19 September 2022 | 01:44 WIB

Kader PPP Sragen Tunggu Keputusan di Tingkat Pusat

Senin, 12 September 2022 | 06:00 WIB
X