DPRD Sukoharjo Setujui Raperda Penyertaan Modal dan Raperda SPBE jadi Perda

- Kamis, 23 Juni 2022 | 11:15 WIB
Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi dan Bupati Etik Suryani menandatangani Persetujuan Raperda menjadi Perda disaksikan Wakil Bupati dan pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna di DPRD, Rabu (22/6) malam. (SMSolo/Heru S)
Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi dan Bupati Etik Suryani menandatangani Persetujuan Raperda menjadi Perda disaksikan Wakil Bupati dan pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna di DPRD, Rabu (22/6) malam. (SMSolo/Heru S)

SUKOHARJO, suaramerdeka-solo.com - DPRD Kabupaten Sukoharjo bersama dengan Bupati Sukoharjo menyetujui penetapan dua Raperda menjadi Perda.

Persetujuan itu tertuang dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda tentang Penyertaan Modal Pemda dan Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Perda, Rabu (22/6) malam.

Rapat paripurna sendiri dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi didampingi dua pimpinan lainnya, yakni Eko Sapto dan Giyarto. Hadir juga Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Wakil Bupati Agus Santosa dan jajaran eksekutif.

Baca Juga: Tilang Pengendara di Jalan Tengah Sawah, Kapolres Sukoharjo: Mohon Maaf Jika PenegakanETLE Menimbulkan Polemik

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Wawan Pribadi mengatakan, ada dua Pansus yang membahas Raperda tersebut. Yakni, Pansus II dan Pansus III. Pansus II membahas tentang Raperda Penyertaan Modal sedang Pansus III tentang SPBE.

Dalam laporannya, Pansus II yang diketuai Timbul Darmanto dan Pansus III yang diketuai Nurjayanto menyetujui Raperda itu menjadi Perda. Namun ada sejumlah koreksi dari hasil failitasi dan pembahasan. Koreksi-koreksi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dalam pendatanganan persetujuan.

Baca Juga: Siswa di Solo Susah Dapat Sekolah Sesuai Zonasi, Gibran Minta Ganjar Tambah SMA/SMK Negeri

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam kesempatan itu menyatakan, dalam mewujudkan pelaksanaan urusan dan tugas pemerintah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, diteaprakan sistem pengawasan dan pengaduan berbasis elektronik.

Hal itu sebagiamana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Baca Juga: Tenaga Penyuluh Pertanian Wonogiri Semakin Menyusut, Kini Hanya Ada 137 Orang

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pegawai Non ASN di Sukoharjo Bentuk Itenas

Jumat, 24 Juni 2022 | 16:05 WIB
X