Khawatir Papua Lepas, Aliansi Masyarakat Solo Dukung Pemekaran Wilayah

- Kamis, 23 Juni 2022 | 22:05 WIB
Koordinator AWS, Kusumo Putro menyerahkan surat resmi kepada Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo atas dukungan AWS kepada pemerintah dan DPR untuk segera mewujudkan pemekaran wilayah Papua menjadi empat provinsi dalam aksi di depan Kantor DPRD Kota Surakarta, Kamis (23/6). (SMSolo/dok)
Koordinator AWS, Kusumo Putro menyerahkan surat resmi kepada Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo atas dukungan AWS kepada pemerintah dan DPR untuk segera mewujudkan pemekaran wilayah Papua menjadi empat provinsi dalam aksi di depan Kantor DPRD Kota Surakarta, Kamis (23/6). (SMSolo/dok)

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Ancaman Papua lepas dari pangkuan NKRI makin nyata. Terlebih Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus melakukan perlawanan kepada TNI/Polri.

Kekhawatiran tersebut disikapi pemerintah dan DPR RI dengan cara membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang wilayah Papua yang begitu luas dijadikan tiga provinsi.

Yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Adapun satu wilayah provinsi yang sudah berdiri yakni Papua Barat.

Baca Juga: Perajin Patung Kayu di Gunung Kidul Kolaps, Ini yang Dilakukan Tim Pengabdian UNS

Aliansi Warga Solo mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan dan merealisasi rancangan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Sehingga rancangan pembentukan provinsi menjadi tiga yakni Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah segera terwujud.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran Papua dinilai Aliansi Masyarakat Solo (AMS) memiliki berbagai manfaat besar untuk masyarakat Papua, salah satunya mengatasi konflik yang sering terjadi.

Baca Juga: Artis Senior Rima Melati Tutup Usia Usai Dirawat Intensif

"Karena wilayah Papua masih begitu luas, sehingga keamanan, kesehatan hingga pendidikan menjadi sebuah permasalahan yang selama ini terus terjadi," kata koordinator (AMS) Dr BRM Kusumo Putro SH MH daam aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Surakarta, Kamis (23/6/2022).

Kusumo memaparkan, dengan adanya otonomi baru, wilayah Papua memiliki berbagai pengembangan mulai provinsi, hingga kabupaten baru.

"Tentu ada Polda baru, Kodam, Kodim, Korem, Polres hingga Polsek baru. Sehingga ketika ada konflik, masyarakat lebih cepat dalam mengakses untuk penanggulangan keamanan," tambah dia.

Baca Juga: Tilang Pengendara di Jalan Tengah Sawah, Kapolres Sukoharjo: Mohon Maaf Jika PenegakanETLE Menimbulkan Polemik

Selain itu, Kusumo menyebut pemerataan di Papua juga harus diwujudkan. Karena Papua adalah Indonesia dan sebaliknya Indonesia adalah Papua.

Pihaknya juga mendukung pemerintah untuk menindak tegas oknum maupun kelompok yang mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat Papua.

Baca Juga: Alun-alun Klaten Direvitalisasi Senilai Rp 7 Miliar, Pedagang Pindah Lokasi

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X