Belum Divaksin Booster, Pemkot Solo akan Tunda Pencairan Tambahan Penghasilan ASN Satu Kantor

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Pencairan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan untuk satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan ditunda, jika didapati Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD tersebut belum menerima vaksin Covid-19 booster.

Penundaan itu diatur dalam SE Sekretaris Daerah (Sekda) Nomor KS.00.23/2348/2022 tentang Percepatan Vaksin Covid-19 terhadap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, yang ditandatangani Sekda Ahyani.

“Di SE itu ada syarat atau ketentuan, harus laporan 100 persen sudah booster. OPD yang sudah laporan penuh, tinggal dibayarkan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dwi Ariyatno, Senin (11/7/2022).

Baca Juga: Brigadir J Ditembak Karena Lecehkan Istri Kadiv Propam dan Todongkan Pistol

Sebaliknya, jika ada ASN yang belum mendapatkan vaksin booster maka pencairan tunjangan tersebut akan ditunda.

“Ditunda sampai semua (ASN) divaksin ya, bukan hangus. Jadi posisinya satu (ASN) salah, semua menanggung.”

Penundaan itu, menurut Dwi, diberlakukan untuk pembayaran tunjangan bulan Juni.

Baca Juga: Kasus Covid Kembali Meningkat, Masyarakat Diimbau Pakai Masker

Dwi mengatakan, hingga kini masih ada ASN yang belum divaksin booster dengan berbagai alasan. Di antaranya butuh waktu jeda usai sembuh dari Covid-19 dan memiliki penyakit penyerta.

“Kalau belum divaksin dengan alasan kesehatan, maka harus ada surat keterangan dari dokter. Tapi kalau hanya karena alasan dia tidak mau divaksin, biar nanti disanksi sosial. Tamsil sekantor nggak cair,” tandas Dwi.

Baca Juga: Mantan Wali Kota Solo Imam Soetopo akan Dimakamkan di Nayu

Kepala Dinas Kesehatan Siti Wahyuningsih menjelaskan, saat ini ASN yang belum divaksin hanya berkisar 100 orang dari total ribuan pegawai Pemkot.

“Di beberapa OPD memang ada ASN yang belum vaksin, tapi nggak banyak,” jelas dia.

Terhitung per Minggu (10/11), capaian vaksinasi booster di Solo berkisar 58,23 persen atau setara 242.908 jiwa. Layanan vaksinasi itu masih diselenggarakan oleh semua puskesmas. **