DPRD Boyolali Bakal Tempati Pendopo Ageng untuk Ruang Rapat Paripurna Sementara

BOYOLALI, suaramerdeka-solo.com - DPRD Boyolali bakal menempati Pendopo Ageng kompleks perkantoran Setda setempat, sebagai ruang rapat paripurna sementara.

Hal ini dilakukan karena ruang rapat Gedung DPRD akan dipugar.

Saat ini, progres pengerjaan ruang rapat paripurna sementara sudah mencapai 80 persen. Ruang rapat sementara ini akan digunakan hingga Desember 2022.

Baca Juga: Gedungnya Direhab, DPRD Boyolali Bakal Tempati Pendopo Ageng

Sembari menunggu rehabilitasi ruang rapat paripurna di DPRD Boyolali rampung.

Menurut Ketua DPRD Boyolali, Marsono, progres pengerjaan ruang rapat sementara itu cukup bagus.

Kapasitas ruangan dinilai cukup untuk menampung 45 anggota DPRD, Forkompinda dan perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga: Boyolali Gerak Cepat. Dapat Vaksin Tahap Kedua, Langsung Disuntikkan ke Ternak Sapi

“Mulai 2 Agustus 2022 kami tempati ruang rapat paripurna sementara. Termasuk mendengarkan mendengarkan pidato Presiden pada 16 Agustus mendatang,” katanya, Selasa (26/7).

Pemilihan Pendopo Ageng karena mempertimbangkan area yang luas, dekat dengan kantor DPRD dan pemerintahan serta tempat parkir luas. Sehingga pemidnahan sarana prasarana (Sarpras) dari Gedung DPRD relatif mudah.

“Peralatan meja, kursi, pendingin ruangan juga diangkut dari kantor DPRD. Sebab, ruang rapat paripurna sementara ini akan digunakan selama beberapa bulan ke depan.”

Baca Juga: Petani di Sambi Boyolali Gagal Panen. Hama Wereng Serang Lahan Padi Mereka

Kepala DPUPR Ahmad Gojali mengatakan pengerjaan ruang rapat paripurna Pendopo Ageng sudah mencapai 80 persen. Kapasitas listrik 60.000 VA, dinilai cukup.

“Seminggu ini sudah selesai dan siap digunakan. Tinggal kebersihan dan interiornya. Termasuk pemasangab sound, pendingin ruangan, interior.”

Menurutnya, pengerjaan ruang rapat paripurna sementara dianggarkan Rp 600 juta. Rinciannya, paket dinding partisi sebanyak Rp 200 juta, interior dan elektrikal Rp 200 juta, serta penataan lingkungan senilai Rp 200 juta.

Baca Juga: Cegah Stunting di Boyolali, Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat