Badan Anggaran DPRD Klaten Minta Eksekutif Lakukan Studi Potensi PAD

- Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:55 WIB
DPRD Klaten menggelar rapat paripurna persetujuan dan penandatanganan KUA PPAS APBD 2023, Kamis (11/8/2022).  (SMSolo/Merawati Sunantri)
DPRD Klaten menggelar rapat paripurna persetujuan dan penandatanganan KUA PPAS APBD 2023, Kamis (11/8/2022). (SMSolo/Merawati Sunantri)

KLATEN, suaramerdeka-solo.com – Guna meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Anggaran DPRD Klaten sepakat mengusulkan adanya studi potensi PAD ke eksekutif.

Harapannya, ke depan PAD Klaten dapat meningkat dan dimaksimalkan dalamm APBD. Sebab, masih ada beberapa potensi pendapatan yang dinilai belum tergarap maksimal.

''Badan Anggaran sepakat mengusulkan adanya studi potensi ke eksekutif, untuk menggali potensi anggaran yang belum tergarap maksimal,'' kata Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo usai rapat paripurna penandatanganan MoU KUA PPAS APBD 2023, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga: Nota Kesepakatan Bersama KUA PPAS APBD Klaten 2023 Ditandatangani

Penggalian pendapatan sangat penting untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, terutama di desa-desa yang termasuk katagori kemiskinan ekstrem.

‘’Untuk KUA PPAS APBD 2023, PAD kita tingkatkan, sehingga APBD-nya bisa meningkat. Dengan peningkatkan itu, diharapkan program pengentasan kemiskinan bisa tercapai,’’ kata Hamenang.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Sip Anwar membacakan keputusan Badan Anggaran yang telah disetujui dan ditetapkan sebagai Keputusan DPRD Klaten Nomor: 180.1 /17/DPRD/VIII/2022 tentang Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Baca Juga: DPRD dan Bupati Sukoharjo Setujui Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD jadi Perda

Kebijakan pendapatan daerah tetap sebesar Rp 2.535.531.396.829. Kebijakan belanja daerah yang sebelum pembahasan Rp 2.793.415.454.194 menjadi Rp 2.817.834.898.410, atau ada kenaikan Rp 24.419.444.216.

Pembiayaan daerah yang sebelum pembahasan Rp 257.884.057.365 setelah pembahasan menjadi Rp 282.303.501.581.

Pada pembiayaan daerah yang sebelum pembahasan Rp 282.184.057.365 setelah pembahasan menjadi Rp 306.603.501.581, atau mengalami kenaikan Rp 24.419.404.216. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp 24.300.000.000.**

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jelang Musim Hujan, Klaten Gelar Apel Siaga Bencana

Selasa, 4 Oktober 2022 | 14:05 WIB

Yaspim Klaten Gelar Aksi 'September Ceria 2022'

Senin, 26 September 2022 | 21:37 WIB
X