Datangi DPRD Sukoharjo, Buruh Sukoharjo Tolak Omnibus Law dan Minta Dibawa ke DPR RI

- Senin, 15 Agustus 2022 | 13:54 WIB
Perwakilan buruh di Kabupaten Sukoharjo audensi dengan Komisi IV DPRD Sukoharjo terkait penolakan Omnibus Law, Senin (15/8). (SMSolo/Heru S)
Perwakilan buruh di Kabupaten Sukoharjo audensi dengan Komisi IV DPRD Sukoharjo terkait penolakan Omnibus Law, Senin (15/8). (SMSolo/Heru S)

SUKOHARJO, suaramerdeka-solo.com - Perwakilan buruh di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor DPRD Sukoharjo menyampaikan aspirasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law, Senin (15/8).

Mereka menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Sukoharjo, Bagian Hukum dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo. Buruh minta difasilitasi menyampaikan aspirasi penolakan dengan mendatangi gedung DPR RI.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, mengatakan, ada banyak aturan yang sangat merugikan buruh.

Baca Juga: Pegawainya Terancam Pidana, Alfamart Gandeng Hotman Paris Bela Karyawannya

Seperti Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dimana upah buruh tidak lagi berpedoman pada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL).

"Aturan memberatkan tersebut sangat terasa sekali dampaknya bagi buruh. Hal itu seperti terlihat banyak buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), upah kecil hingga buruh tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup," ujarnya.

Baca Juga: Kemarin, Dua Tewas Dalam Kecelakaan Maut di Tol Semarang Solo

Dikatakan, buruh di Kabupaten Sukoharjo sudah sangat bersabar dengan tidak turun ke jalan. Padahal di tempat yang berbeda, buruh sudah turun ke jalan melakukan aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law.

"Buruh di Kabupaten Sukoharjo jelas sampai sekarang menolak keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law dan aturan lain yang merugikan buruh. Kami berulang kali bertemu melakukan audiensi dengan yang ada di daerah tapi berulang disampaikan itu kewenangan pusat. Karena itu buruh kali ini meminta pada DPRD Sukoharjo ajaklah kami ke Jakarta bertemu dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi," ujarnya.

Baca Juga: Terungkap Lagi, Belasan Santriwati Jadi Korban Pencabulan Pimpinan Ponpes di Bandung

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Densus Ciduk Terduga Teroris di Sukoharjo

Kamis, 1 Desember 2022 | 11:50 WIB
X