Datangi DPRD Sukoharjo, Buruh Sukoharjo Tolak Omnibus Law dan Minta Dibawa ke DPR RI

Sekretaris Komisi IV DPRD Sukoharjo Sukardi Budi Martono mengatakan, memang Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law ini menjadi kewenangan pusat," ujarnya.

Komisi IV DPRD Sukoharjo sangat memahami keinginan buruh. Bahkan buruh di Kabupaten Sukoharjo mampu meredam diri dengan tidak memaksakan aksi turun ke jalan.

Baca Juga: Jika Terdaftar Ganda, Anggota Partai Harus Didatangkan ke KPU

"Terkait permintaan buruh untuk difasilitasi ke Jakarta bertemu dengan DPR RI menyampikan aspirasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law maka sesuai prosedur Komisi IV DPRD Sukoharjo akan menyampaikan dulu ke pimpinan. Kami di komisi masih ada Ketua DPRD Sukoharjo. Kami minta buruh menunggu dulu kabar," lanjutnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Danur Sri Wardana mengatakan, tetap akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan DPRD Sukoharjo terkait permintaan buruh audiensi ke Jakarta untuk difasilitasi ke gedung DPR RI. **