Data BPS Angka Kemiskinan di Boyolali 10,6 Persen, Begitu Pemkab Mendata Turun Menjadi 9,6 Persen

BOYOLALI, suaramerdeka-solo.com - Upaya penurunan angka kemiskinan terus dilakukan jajaran Pemkab Boyolali.

Melalui upaya masif, Pemkab Boyolali mengklaim, angka kemiskinan turun menjadi 9,6 persen dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 10,6 persen.

Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali, Insan Adi Asmono, selama ini terjadi gap data dengan BPS. Awalnya, data BPS mecatat angka kemiskinan di Boyolali mencapai 10,6.

Baca Juga: Membakar Sampah Untuk Usir Ular, Malah Membakar Tumpukan Ban Bekas dan Nyaris Membakar Rumah

Pemkab lantas melakukan pendataan hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) melalui monitoring center of development (MCD).

Pendataan MCD bertujuan agar memudahkan jajaran terkait mengintervensi perorang warga miskin. Ternyata ditemukan angka kemiskinan sebesar 10,3 persen.

Baca Juga: Akhirnya, Jasad Siswi yang Terjun ke Bengawan Solo Ditemukan

"Melalui MCD, kita bisa tahu siapa saja yang perlu diintervensi, apa yang perlu diintervensi dan lainnya. Kami melibatkan camat dan desa didampingi Inspektorat untuk diuji data itu (Verifikasi) di lapangan. Intervensi apa yang dibutuhkan," katanya, Jumat (26/8).

Dijelaskan, dari hasil verifikasi di lapangan, ternyata angka kemiskinan di Boyolali turun menjadi 9,6 persen. Hasil verifikasi data tersebut juga mengklasifikasikan apa saja intervensi yang dibutuhkan.

Baca Juga: Ferdy Sambo Dipecat!

Sebab, ada indikator-indikator kemiskinan yang menjadi acuan pemberian bantuan. Pihaknya juga memprioritaskan intervensi pada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.

“Kita juga menggandeng Baznas Boyolali untuk pemberian bantuan.”

Terpisah, Inspektur Pembantu (Irban) II, Inspektorat Boyolali, Y Agung Tri mengungkapkan, sebanyak 11.973 warga miskin telah mendapat intervensi dari pemerintah.

Baca Juga: Info Lalu Lintas Solo. Simpang Sate Sumber Ramai Lancar

Rinciannya, pemberian jatah hidup (Jadup) melalui Baznas. Yakni melalui peningkatan penghasilan pada 660 kepala keluarga (KK).