Kasus Perusakan dan Penganiayaan di Karanganyar, Penasihat Hukum Keberatan Adanya Perubahan Pasal

- Senin, 19 Juli 2021 | 21:20 WIB
Tim penasihat hukum LKBH PSHT memberi keterangan pada wartawan, terkait adanya perubahan pasal yang disangkakan pada kliennya, Senin (19/7/2021).(SMSolo/Irfan Salafudin) (Irfan Salafudin)
Tim penasihat hukum LKBH PSHT memberi keterangan pada wartawan, terkait adanya perubahan pasal yang disangkakan pada kliennya, Senin (19/7/2021).(SMSolo/Irfan Salafudin) (Irfan Salafudin)

KARANGANYAR, suaramerdeka-solo.com - Tim penasihat hukum enam tersangka kasus perusakan dan penganiayaan yang terjadi 18 Mei 2021 di Dusun Dersono, Desa/Kecamatan Mojogedang, keberatan dengan perpanjangan masa penahanan tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Karanganyar.

Pasalnya, dalam pengajuan perpanjangan masa penahanan, penyidik menggunakan pasal 170 ayat (2) KUHP.

Padahal awalnya, keenam tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dan atau 406 KUHP.

Baca Juga: Garuda dan Lima Gelang Olimpiade dalam Logo Baru Tim Indonesia

Dwi Prasetyo Wibowo dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persaudaraan SH Terate (PSHT) mengatakan, tim penyidik telah mengubah pasal untuk kepentingan perpanjangan masa penahanan.

"Keenam klien kami sudah ditahan selama 20 hari dan sudah diperpanjang selama 40 hari. Hal itu sesuai pasal 24 KUHAP," jelasnya, Senin (19/7/2021).

Namun mendekati berakhirnya masa perpanjangan penahanan, kasus tidak juga dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Baca Juga: Polresta Banyumas Tangkap Lima Orang. Buntut Unggahan Pamflet Ajakan Demo PPKM Darurat di Medsos

Justru keenam tersangka mendapatkan perpanjangan masa tahanan lagi selama 30 hari, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar.

Dalam pengajuan perpanjangan masa tahanan tersebut, penyidik menggunakan pasal 170 ayat 2 KUHP.

Berdasarkan penetapan PN Karanganyar, masa perpanjangan penahanan adalah 19 Juli sampai 17 Agustus 2021.

Baca Juga: Bupati Sukoharjo Sumbang Seekor Sapi Seberat 800 kilogram. Kemenag Imbau Salat Id di Rumah

Menurut Dwi, ada prosedur yang dilanggar penyidik, sehingga tidak sesuai dan melanggar hak asasi manusia.

Tim penasihat hukum menilai, penyidik tidak konsisten dalam menerapkan pasal.

"Karena itu, perpanjangan penahanan ini mestinya batal demi hukum. Sebab ada perubahan pasal yang disangkakan. Jika hal ini diabaikan, maka kami akan menempuh upaya hukum berupa pra peradilan," tandasnya.

Baca Juga: Terdampak PPKM Darurat, 840-an PKL Kawasan Karanganyar Kota Terima Bansos

Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Kresnawan Hussein membantah adanya perubahan pasal yang disangkakan, dalam perpanjangan masa penahanan keenam tersangka.

"Tidak ada pasal yang diubah. Kami sesuai prosedur, bersama criminal justice system. Baik penyidik, JPU maupun pengadilan," tegasnya.

Jika ada pihak yang keberatan, dipersilakan menempuh upaya hukum lain.

"Sesuai yang diatur undang-undang," lanjutnya.

Baca Juga: Jelang Kurban. Penjualan Kambing-Domba di Wonogiri Lesu, Tapi Harga Naik

Seperti diberitakan, enam pelaku kasus perusakan dan penganiayaan di Dusun Dersono ditangkap, beberapa saat setelah insiden yang terjadi 18 Mei 2021.

Enam orang tersebut adalah DTA (19), BS (21), SRY (29), RPO (21), DPI (26) dan EHF (20). Mereka dijerat pasal 170 KUHP.

Kasusnya dipicu dari postingan DT, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal berbeda, di akun media sosial.

Isi postingannya dinilai menghina perguruan silat di mana enam tersangka berguru.

Tidak terima dengan isi postingan tersebut, sejumlah orang mencari DT di Dusun Dersono. Sempat terjadi mediasi yang difasilitasi Polsek Mojogedang.

Namun setelah mediasi, justru terjadi gesekan antarkelompok yang berseberangan, hingga menimbulkan kerusakan beberapa rumah.

Selain itu, ada pula warga yang mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu.*

Halaman:
1
2
3

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Terkini

103 Keluarga Korban Bencana Alam Terima Santunan

Kamis, 6 Januari 2022 | 17:10 WIB
X